Puluhan Massa Ormas Brandal Alif Demo di Kejari Rembang, Desak Tangkap AWI Kasus TPP Dindikpora

Rembang, -Aswinnews.com – Puluhan massa dari Ormas Brandal Alif Rembang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Rembang, Kamis (16/7/2026). Mereka mendesak Kejari segera menangkap seseorang berinisial AWI yang diduga terlibat dalam kasus Tambahan Penghasilan Pegawai(TPP) di Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Rembang

Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Massa membawa spanduk dan berorasi bergantian menuntut Kejari bersikap tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani dugaan penyalahgunaan anggaran.

Koordinator aksi Mutadlo mengatakan, pihaknya sudah lama mengikuti perkembangan kasus TPP di Disdik Rembang. Menurut mereka, nama berinisial AWI sudah disebut dalam berbagai informasi yang beredar dan harus segera diperiksa.

“Kami datang untuk menagih janji penegakan hukum. Tangkap AWI yang diduga terlibat TPP Disdik Rembang. Jangan ada yang kebal hukum,” teriak orator di depan gerbang Kejari.

Massa juga meminta Kejari membuka proses penanganan kasus secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Usai berorasi, perwakilan massa diterima mediasi di dalam Kantor Kejaksaan Negeri Rembang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rembang, Rully Mutiara, menegaskan bahwa peningkatan status ini dilakukan setelah tim jaksa menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana.

“Saat ini dari tahap penyelidikan, sudah kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Ya harus selesai lah, kok enggak selesai,” ujar Rully tegas saat memberikan keterangan kepada awak media.

Menurutnya, hingga saat ini, tim penyidik Kejari Rembang terus bergerak maraton memeriksa saksi-saksi. Dari total target sekitar 250 hingga 270 guru yang terindikasi terkait, puluhan di antaranya sudah menghadap penyidik.

“Kalau ditanya berapa persen, dari guru yang sudah kita periksa itu sebanyak 70 orang dari total sekitar 250 atau 270 orang,” jelas Rully.

Rully meminta masyarakat dan media memberikan waktu kepada tim penyidik untuk mendalami keterangan para saksi.

Ketua Ormas Brandal Alif Rembang Arif Yulianto juga meminta Kejari Rembang tidak ragu menindak siapa pun yang terbukti terlibat. Ia khawatir jika kasus ini berlarut-larut akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.

Menurutnya, TPP adalah hak ASN yang bersumber dari uang rakyat. Jika ada penyimpangan, apalagi diduga melibatkan pihak luar, maka harus menjadi atensi serius aparat penegak hukum.

“Kami akan terus kawal sampai ada kejelasan. Ini soal kepercayaan masyarakat ke pemerintah dan penegak hukum,” ujarnya.

Namun dalam pertemuan tersebut, peliputan wartawan dibatasi. Hanya 2 orang wartawan yang diperkenankan masuk, sementara lainnya diminta menunggu di luar.

Pembatasan ini sempat memicu protes dari awak media. Mereka menilai publik berhak mendapat informasi langsung terkait penanganan kasus yang menyangkut uang negara.

Massa Brandal Alif menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai ada kejelasan hukum. Mereka berharap Kejari Rembang segera menaikkan status penanganan dan menindak siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk pihak di luar ASN.

(wibowo)