Birokrasi Kenyang Statistik, Rakyat Lapar Keadilan

Oleh:
Prof. Dr. TM. Jamil, M.Si
(Pengamat Politik dan Akademisi USK/Ketua Dewan Penasehat ASWIN DPD Provinsi Aceh)

Aswinnews.com-
Pemerintah Aceh kembali memamerkan angka-angka yang diklaim sebagai prestasi. Hingga akhir Mei 2026, realisasi keuangan APBA disebut telah mencapai Rp3,555 triliun atau setara 30,65 persen. Angka ini bahkan dibanggakan karena melampaui target berkala sebesar 29,23 persen. Instruksi pun digelorakan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terus mempercepat penyerapan anggaran.

Namun di tengah gegap gempita statistik birokrasi tersebut, publik patut mengajukan satu pertanyaan mendasar yang sangat sederhana tetapi menyakitkan:

Apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan rakyat Aceh?

Sebab rakyat tidak hidup dari persentase serapan anggaran. Rakyat tidak pernah kenyang oleh grafik realisasi keuangan. Yang mereka hadapi setiap hari adalah harga kebutuhan pokok yang terus naik, lapangan kerja yang semakin sempit, daya beli yang melemah, pendidikan yang stagnan, pelayanan kesehatan yang timpang, dan ketidakpastian ekonomi yang terus menghantui.

Di sinilah sesungguhnya letak paradoks pembangunan Aceh hari ini: birokrasi sibuk merayakan keberhasilan administratif, sementara rakyat masih bergulat dengan penderitaan yang sangat nyata.

Secara akademik, kondisi ini dapat disebut sebagai fetisisme administratif (administrative fetishism), yakni penyakit birokrasi ketika pemerintah terlalu terobsesi pada angka-angka prosedural dan menganggap bahwa cepatnya menghabiskan anggaran otomatis identik dengan keberhasilan pembangunan.

Padahal serapan anggaran hanyalah instrumen (means), bukan tujuan akhir (ends). Anggaran hanyalah alat. Sementara tujuan sesungguhnya dari pembangunan adalah perubahan kualitas hidup manusia.

Ketika pemerintah lebih sibuk menghitung berapa triliun rupiah yang berhasil dibelanjakan dibanding menghitung berapa banyak rakyat yang berhasil keluar dari kemiskinan, maka pembangunan telah kehilangan orientasi moralnya.

Aceh sudah terlalu lama dijejali jargon-jargon administratif seperti: “serapan meningkat”, “target tercapai”, “deviasi positif”, atau “realisasi melampaui target.”

Tetapi pertanyaan besarnya tetap sama: Mengapa kemiskinan Aceh masih tertinggi di Sumatera? Mengapa pengangguran terdidik terus meningkat? Mengapa begitu banyak generasi muda Aceh memilih pergi meninggalkan daerahnya demi mencari masa depan di luar tanah kelahirannya sendiri?

Jawabannya sederhana: karena sebagian besar pembangunan masih bergerak di level laporan, belum menyentuh struktur sosial rakyat secara nyata.

Di ruang publik, pemimpin berbicara tentang “Aceh Hebat”, “keadilan sosial”, dan “penguatan ekonomi rakyat”. Tetapi di lapangan, masyarakat justru menyaksikan anggaran lebih banyak berputar di lingkaran birokrasi: perjalanan dinas, rapat-rapat seremonial, proyek rutin, belanja pengadaan, hingga berbagai kegiatan administratif yang miskin dampak sosial.

Inilah yang dalam kajian politik disebut sebagai elite capture, ketika sumber daya publik lebih dominan dinikmati oleh lingkaran kekuasaan dibanding benar-benar mengalir kepada rakyat yang membutuhkan.

Akibatnya, terjadi jurang yang sangat lebar antara retorika politik dan realitas sosial.

Pemerintah berbicara tentang kesejahteraan, tetapi rakyat hidup dalam kecemasan ekonomi.

Pemerintah berbicara tentang pertumbuhan, tetapi pasar-pasar rakyat kehilangan daya beli.

Pemerintah berbicara tentang keberhasilan pembangunan, tetapi desa-desa masih dipenuhi pengangguran terselubung.

Ironisnya, semua ini terjadi di tengah status Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang selama hampir dua dekade menerima Dana Otsus dalam jumlah sangat besar. Nilainya telah melampaui ratusan triliun rupiah. Tetapi pertanyaan fundamentalnya tetap belum mampu dijawab secara jujur :
Mengapa kemiskinan tetap bertahan di tengah banjir anggaran?

Ini membuktikan bahwa problem utama Aceh bukan semata kekurangan uang, melainkan krisis arah pembangunan dan defisit moralitas dalam tata kelola kekuasaan.

Aceh sesungguhnya tidak miskin sumber daya fiskal. Aceh hanya terlalu lama dikelola dengan paradigma birokrasi yang memuja angka, tetapi gagal memuliakan manusia.

Triliunan rupiah terus bergerak setiap tahun, tetapi perputaran itu lebih banyak berhenti di meja-meja administrasi dibanding sampai ke dapur rakyat kecil. Statistik dipoles agar tampak indah dalam laporan resmi, sementara di sudut-sudut gampong rakyat tetap bertarung dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakpastian hidup.

Padahal daerah ini pernah melewati konflik panjang dan pengorbanan besar dengan harapan menghadirkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Namun yang muncul justru gejala baru: oligarki anggaran yang dibungkus dengan retorika kesejahteraan.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak boleh lagi berhenti pada pertanyaan: “Berapa persen anggaran terserap?”

Tetapi harus bergeser menjadi: “Berapa banyak kehidupan rakyat yang benar-benar berubah?”

Sejarah tidak pernah menghormati pemerintah yang hanya pandai menghabiskan uang rakyat. Sejarah hanya mencatat mereka yang mampu mengubah uang publik menjadi martabat publik.

Dan bila triliunan rupiah hanya menghasilkan laporan yang rapi tanpa perubahan sosial yang nyata, maka sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukan pembangunan, melainkan kemewahan birokrasi di tengah kesunyian penderitaan rakyat.

Aceh hari ini bukan sedang kekurangan statistik. Aceh sedang mengalami kebangkrutan dampak.

---

Redaksi l Redaksi Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate