Bupati Pidie Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Aceh

Pidie Aswinnews,com-Sarjani Abdullah (Bupati Pidie) menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Aceh yang berlangsung di ruang rapat Inspektorat Aceh, Selasa (19/05/2026). Kegiatan tersebut merupakan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Rakor turut dihadiri Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK-RI Harun Hidayat, Penanggung Jawab (PIC) dan Pengawas KPK Wilayah Aceh Ramdhani, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, para kepala daerah se-Aceh, sekretaris daerah, serta unsur kepala dinas.

Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus mengatakan, rakor tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah guna mencegah praktik korupsi, khususnya pada sektor pelayanan publik, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi pendapatan daerah.

“Kehadiran bupati pada forum tersebut sebagai komitmen memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Andi.

Dalam rakor tersebut turut dibahas langkah strategis pencegahan korupsi melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas KPK untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Sistem MCSP dirancang untuk memantau, mengendalikan, dan mengawasi tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi. Program ini mencakup delapan area intervensi utama, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta optimalisasi penerimaan daerah.

Pada kesempatan itu, Harun Hidayat juga mengingatkan kepala daerah agar tidak memberikan hibah maupun tunjangan hari raya (THR) kepada instansi vertikal karena lembaga tersebut telah dibiayai melalui APBN. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi membuka ruang konflik kepentingan dan penyalahgunaan anggaran.

Ia menegaskan bahwa hibah hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung pelayanan publik. Bahkan, setiap hibah harus mendapat persetujuan dari instansi induk di pusat atau APIP di kementerian terkait.

Selain itu, Harun menekankan pentingnya sinkronisasi data hibah secara berkala antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mencegah duplikasi pendanaan. Transparansi publik juga dinilai penting dengan mempublikasikan nama penerima hibah, alamat, nilai hibah, hingga tujuan penggunaannya secara terbuka.

Untuk itu, KPK merekomendasikan revisi regulasi pengelolaan hibah pemerintah daerah kepada instansi vertikal setelah ditemukan potensi duplikasi pendanaan antara APBD dan APBN yang rawan menimbulkan penyimpangan.

Dalam forum tersebut, Harun Hidayat juga memaparkan data kasus korupsi berdasarkan profesi pelaku pada periode 2024–2025. Tercatat, anggota DPR/DPRD sebanyak 371 kasus, kepala lembaga/kementerian 42 kasus, duta besar 4 kasus, komisioner 8 kasus, gubernur 31 kasus, wali kota/bupati dan wakil bupati 176 kasus, pejabat eselon I hingga IV sebanyak 454 kasus, hakim 31 kasus, jaksa 16 kasus, polisi 6 kasus, pengacara 19 kasus, pihak swasta 507 kasus, korporasi 16 kasus, dan kategori lainnya sebanyak 270 kasus.

---

Penulis Drs M Isa Alima l Redaksi Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate