Zulfazli DPRK Pidie Soroti Aktivasi JKA Berjenjang: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban Administrasi

PIDIE Aswinnews.com-
Zulfazli menyoroti polemik aktivasi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) berjenjang yang dikeluhkan sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pidie. Persoalan ini mencuat setelah adanya keluhan terkait klaim pasien melahirkan yang hangus akibat keterlambatan administrasi dalam proses aktivasi layanan kesehatan.

Menurut Zulfazli, kondisi tersebut tidak boleh terus terjadi karena masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan akibat rumitnya birokrasi pelayanan kesehatan.

“Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit, apalagi ibu melahirkan, harus kehilangan hak pelayanan hanya karena persoalan administrasi dan aturan teknis yang terlalu berbelit. Pelayanan kesehatan itu menyangkut nyawa dan kemanusiaan,” ujarnya.

• Baca Juga SMA Negeri 4 Tasikmalaya Wisuda Angkatan 26: “Bukan Akhir, Tapi Awal Langkah Baru”

Ia menilai pihak rumah sakit dan BPJS perlu duduk bersama mencari solusi konkret agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal tanpa mengabaikan aturan administrasi yang berlaku.

“Kalau masyarakat memang berhak menerima klaim atau pelayanan, maka jangan dibuat hangus hanya karena keterlambatan proses administrasi yang terjadi akibat sistem yang panjang. Negara hadir untuk memudahkan rakyat, bukan membuat rakyat semakin bingung,” tegasnya.

Selain itu, Zulfazli juga meminta Pemerintah Aceh segera mengevaluasi kembali Peraturan Gubernur (Pergub) terkait mekanisme JKA berjenjang sebelum dampaknya semakin meluas di tengah masyarakat.

• Baca Juga Anggota DPR RI Komisi IV Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri MS Bersama KKP RI Gelar Safari Gemarikan Didesa Segeran Indramayu

Ia mengingatkan bahwa program JKA selama ini menjadi harapan utama masyarakat Aceh, khususnya kalangan kurang mampu, untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.

“JKA selama ini menjadi harapan rakyat Aceh, khususnya masyarakat kecil. Maka jangan sampai kepercayaan masyarakat luntur hanya karena pelayanan yang tersendat akibat persoalan teknis dan administrasi,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Pidie turun tangan menyelesaikan persoalan yang terjadi di RS Citra Husada agar kejadian serupa tidak kembali terulang di rumah sakit lain.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, BPJS, dan seluruh pihak terkait harus diperkuat demi memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat, tepat, dan tidak merugikan pasien.

“Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Harus ada langkah nyata agar persoalan di RS Citra Husada ini menjadi evaluasi bersama. Jangan tunggu sampai keluhan masyarakat semakin banyak baru bergerak,” ujarnya.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, Zulfazli menegaskan bahwa pelayanan kesehatan seharusnya menjadi sektor yang paling mudah diakses rakyat tanpa hambatan administrasi yang berlebihan.

• Baca Juga Keluarga Besar SMPN 3 Sindang Gelar Mengaji Pagi dan Istighosah, Doakan Kesuksesan ASAJ 2026

“Rakyat datang ke rumah sakit bukan untuk berdebat soal administrasi. Mereka datang karena ingin sembuh, ingin selamat, ingin mendapat pelayanan. Jangan biarkan rakyat pulang dengan kecewa hanya karena sistem yang terlalu rumit,” pungkasnya.

Polemik aktivasi JKA berjenjang kini mulai menjadi perhatian publik di Aceh setelah sejumlah rumah sakit mengeluhkan dampaknya terhadap pelayanan pasien. Banyak pihak berharap pemerintah segera melakukan evaluasi agar tujuan utama program JKA sebagai perlindungan kesehatan masyarakat tetap berjalan sesuai harapan.

---

Penulis Drs M Isa Alima l Redaksi Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate