Rembang, Aswinnews.com –
Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pertambangan yang tak kunjung reda, warga Desa Sudan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, khususnya yang tinggal di sepanjang jalan kampung, mengaku telah berada di titik nadir kesabaran.
Sudah lebih dari dua dekade, ketenangan desa tergantikan oleh deru mesin dan debu dari lalu lalang armada tambang yang dinilai mengancam kesehatan serta kenyamanan warga. Hingga pagi menjelang siang ini, aktivitas tambang terpantau masih berjalan normal.
Baca Juga OPINIAnggaran Ada, Keberanian Tiada: Mandeknya Pemulihan Pascabencana AcehOleh: Ahmad Yani JR Luthan
Di balik operasional tersebut, tersimpan luka lama warga yang belum sepenuhnya terobati, terutama terkait janji pemindahan jalur logistik tambang yang hingga kini belum terealisasi secara konsisten.
Salah satu warga Desa Terjan, Ulum, mengungkapkan bahwa pada September 2025 lalu, sekitar 25 warga bersama kelompok ibu-ibu sempat menggelar aksi protes. Tuntutan mereka sederhana, yakni agar truk armada tambang tidak lagi melintasi jalan kampung demi keamanan dan kenyamanan warga.
“Sudah ada kesepakatan antara warga, Pemerintah Desa, BPD, dan pihak tambang. Mereka menyatakan siap membuat jalur sendiri,” ujar Ulum saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/1/2026).
Namun, kenyataan di lapangan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan. Setelah tenggat waktu yang ditentukan berlalu, truk-truk besar masih kerap terlihat melintas di jalur pemukiman warga.
Menurut Ulum, persoalan utama yang dikeluhkan warga bukan hanya kebisingan, melainkan dampak kesehatan yang nyata, terutama bagi anak-anak dan balita. Debu dari truk-truk pengangkut material tambang yang tidak ditutup terpal disebut menjadi penyebab utama gangguan kesehatan.
“Warga sudah cukup sabar. Bayangkan, ini sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Soal izin ada atau tidaknya saya kurang tahu,” keluhnya.
Ia menyebutkan, setiap hari puluhan dump truk pengangkut material tambang melintasi jalan di depan rumah warga. Padahal, dari hasil audiensi sebenarnya telah dicapai titik temu bahwa armada tambang tidak boleh melewati jalur perkampungan, meskipun jalan tersebut berstatus jalan kabupaten.
Baca Juga Kasus DBHP Purwakarta Bergulir di KPKKPK Mulai Verifikasi Laporan Komunitas Madani Purwakarta
“Warga mendesak agar tambang membuat jalur alternatif sendiri. Jalur alternatif sebenarnya sudah bisa dilewati, hanya saja masih ada oknum sopir yang ngeyel lewat jalur pemukiman,” terangnya.
Ia menambahkan, sebagian sopir yang melanggar tersebut diduga merupakan warga sekitar, sehingga sopir lainnya ikut-ikutan melintas melalui jalur perkampungan.
“Untuk sekarang jalurnya sudah dialihkan dan mulai ditertibkan agar tidak lewat perkampungan. Hanya di beberapa titik yang tidak padat pemukiman masih diperbolehkan melintas,” jelasnya.
Ulum juga menyampaikan bahwa dalam rapat terakhir, pihak tambang telah menyetujui hasil kesepakatan dan menandatanganinya di atas materai. Warga berharap komitmen tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten demi mengembalikan kenyamanan dan keselamatan lingkungan desa.
—
Pewarta: Wibowo l Redaksi Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate
