Menagih Keseriusan Negara: Aceh Bukan Objek Proyek, Tapi Korban Bencana
Kutaraja – AswinNews.com —
Banjir yang terus berulang di Aceh bukan lagi sekadar fenomena alam. Ia telah menjadi cermin kegagalan sistemik dalam tata kelola kebencanaan yang dibiarkan berlangsung dari tahun ke tahun. Ironisnya, di tengah penderitaan rakyat yang terendam air, publik justru disuguhi tontonan politik yang jauh dari solusi mendasar.
Sudah saatnya penanggulangan bencana di Aceh dievaluasi dan dibenahi secara menyeluruh, baik dari sisi kebijakan Pemerintah Daerah maupun pola intervensi Pemerintah Pusat.
Gubernur Bukan Relawan Sembako
Kita kerap menyaksikan pemimpin daerah turun ke lokasi banjir dengan rombongan besar hanya untuk membagikan paket sembako.
Bantuan logistik memang diperlukan, tetapi tugas seorang Gubernur bukanlah menjadi “ketua relawan”.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sibuk berpose di tengah genangan demi pencitraan.
Yang dibutuhkan adalah keberanian politik dan ketegasan kebijakan.
Gubernur Aceh seharusnya berani bersikap tegas kepada Pemerintah Pusat.
Aceh membutuhkan kewenangan yang lebih luas dan alokasi dana khusus yang fleksibel untuk dikelola secara mandiri. Jangan sampai daerah terus-menerus diposisikan sebagai pihak yang “menadah tangan” di tengah birokrasi yang berbelit, terutama saat keadaan darurat.
Solusi jangka panjang harus menjadi prioritas, seperti pembangunan tanggul raksasa, normalisasi sungai, serta pembenahan sistem drainase. Bukan sekadar solusi instan pascabencana yang berulang tanpa penyelesaian akar masalah.
Hentikan Intervensi Berlebihan Pemerintah Pusat
Salah satu penghambat serius dalam rekonstruksi infrastruktur di Aceh adalah terlalu banyaknya campur tangan Pemerintah Pusat.
Jakarta tidak perlu membuka “cabang” atau mengatur secara teknis setiap proses pembangunan di lapangan.
Intervensi berlebihan kerap mengabaikan kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat Aceh.
Biarkan daerah membangun rumahnya sendiri.
Pemerintah Pusat cukup berperan sebagai penyedia anggaran dan pengawas, bukan pengendali teknis yang justru memperlambat pemulihan.
DPR RI, Jangan Jadi Panitia Proyek
Kritik keras juga patut diarahkan kepada oknum anggota DPR RI, siapa pun dia. Fungsi DPR adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan, bukan menjadi pelaksana teknis proyek fisik.
Ketika anggota DPR ikut bermain dalam proyek, fungsi pengawasan otomatis lumpuh.
Tugas DPR adalah memastikan anggaran pusat benar-benar turun ke Aceh dan digunakan secara tepat oleh eksekutif.
Bukan justru berebut proyek di atas penderitaan rakyat yang rumahnya terendam banjir.
Transparansi Anggaran Adalah Harga Mati
Hingga hari ini, publik Aceh sering kali tidak mengetahui secara jelas berapa sesungguhnya dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk penanganan banjir.
Transparansi adalah keharusan.
Pertanyaan mendasar yang wajib dijawab secara terbuka antara lain:
Berapa dana siap pakai (DSP) yang dikucurkan?
Berapa anggaran untuk rekonstruksi infrastruktur yang rusak?
Ke mana saja aliran dana tersebut digunakan?
Tanpa transparansi, dana bencana berpotensi menjadi “ladang basah” baru bagi para koruptor, sementara rakyat terus menjadi korban setiap kali hujan deras turun.
Penutup
Aceh membutuhkan aksi nyata yang terintegrasi, bukan sekadar seremonial bantuan atau janji manis saat kampanye.
Jika Pemerintah Daerah tetap lembek dan Pemerintah Pusat terus melakukan intervensi setengah hati, maka banjir di Aceh tidak akan pernah benar-benar selesai.
Rakyat Aceh tidak membutuhkan belas kasihan.
Yang dibutuhkan adalah keadilan anggaran, keberpihakan kebijakan, serta keseriusan negara dalam melindungi warganya.
Bukan kehadiran fisik pemimpin di lokasi bencana, melainkan keputusan dan kerja nyata yang berdampak.
Mari bermuhasabah agar kita semua tetap menjadi insan yang berbudi dan berkeadaban.
Oleh:
Teuku Muhammad Jamil
Senior Lecturer Sekolah Pascasarjana, Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK)
🖊️ Laporan Jurnalis: Teuku Muhammad Jamil
✍️ Editor: Abah Roy | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
