Perhutani KPH Jombang Perkuat Kelestarian Hutan, Sambut Baik Rencana Usaha Produktif PIM dan Forsil di Jabung

Jombang – AswinNews.com —
Perum Perhutani melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pengembangan usaha produktif berbasis masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Forum Silaturahmi Petani Hutan (Forsil) Mojokerto dan Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) Jawa Timur, yang digelar di Kantor Perhutani KPH Jombang, Senin (29/12/2025).

Kegiatan tersebut membahas rencana pengembangan usaha produktif berbasis Perhutanan Sosial di kawasan hutan RPH Lebak Jabung, BKPH Jabung, dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian hutan. Dalam kesempatan itu, Perhutani juga mensosialisasikan Peraturan Direksi Perhutani Nomor 13/PER/DIR/8/2023 tentang Perkoperasian serta Pedoman Skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP).

Administratur KPH Jombang, Enny Handhayany Y.S., menegaskan bahwa Perhutani sebagai pengelola hutan negara memiliki kewajiban menjalankan amanah negara sesuai aturan yang berlaku, termasuk mendukung program strategis nasional seperti ketahanan dan swasembada pangan.

“Dalam setiap program, Perhutani wajib mengedepankan keberlanjutan dan kelestarian hutan. Namun demikian, kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat sekitar hutan, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun pengembangan usaha produktif,” ujar Enny.

Ia menambahkan, Perhutani mendorong berbagai usaha produktif seperti wisata alam, peternakan, tanaman kehutanan bernilai ekonomi, hingga pengembangan tanaman buah di sela tanaman kehutanan. “Kami terbuka terhadap berbagai gagasan, seperti penanaman pohon buah, budidaya lebah madu, wisata alam maupun wisata religi. Semua perlu disamakan persepsinya agar menjadi solusi bersama dan tetap menjaga kelestarian hutan,” jelasnya.

Terkait kemitraan, Enny menjelaskan bahwa Perhutani terus mendorong penguatan kelembagaan masyarakat melalui koperasi. “Bagi yang sudah berbadan hukum koperasi, kami siap bersinergi melalui skema KKPP. Sedangkan yang belum, akan kami dorong, dampingi, dan kawal hingga siap. Perkoperasian yang sehat akan meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendukung keberlanjutan usaha produktif di kawasan hutan,” tambahnya.

Sementara itu, Alfian Rachmat Darmawan, Kepala Kompartemen Hukum dan Advokasi Perkumpulan Indonesia Muda Jawa Timur, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan Perhutani guna mendapatkan kejelasan prosedur legal pengembangan usaha produktif di kawasan hutan.
“Kami ingin mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh agar pengembangan usaha berjalan sesuai aturan, tidak merugikan pihak mana pun, dan meminimalkan potensi konflik. Pada prinsipnya, kepentingan semua pihak sama, yakni menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat,” ungkap Alfian.

Hal senada disampaikan Achmad Yani, Ketua Forum Silaturahmi Petani Hutan Mojokerto. Ia memaparkan sejumlah rencana pengembangan usaha produktif masyarakat, mulai dari penanaman jambu mete dengan target minimal 200 pohon, pengembangan wisata rintisan alam dan religi, seperti Petilasan Gajah Mada, hingga kegiatan outbound, perkemahan, Pramuka, dan arung jeram.
“Selama ini belum ada kepastian prosedur, sehingga kami memohon arahan terkait perizinan, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengelolaan agar usaha produktif dapat dijalankan bersama masyarakat secara legal dan berkelanjutan,” tutur Yani.

Rois, Konsultan Humas PIM Jawa Timur, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Perhutani dalam menerima aspirasi masyarakat.

Ia berharap ke depan dapat dijadwalkan musyawarah lanjutan untuk menyamakan persepsi antara Perhutani, investor, dan masyarakat.
Dengan pengembangan tanaman kehutanan berbuah seperti pete, durian, alpukat, dan nangka, serta wisata alam berbasis konservasi, Perhutani KPH Jombang optimistis kelestarian hutan dapat terus terjaga seiring peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Kolaborasi dan sinergi bersama Forkopimda, Muspika, serta pemerintah desa setempat pun terus diperkuat sebagai bagian dari pengawasan dan pengawalan kebijakan kehutanan.

Konstributor, Ars
Laporan Jurnalis: Ida.N
Editor: Abah Roy | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update