Jakarta, Aswinnews.com —
Darurat ekologis (krisis iklim) yang terjadi di Indonesia kini memasuki fase mengkhawatirkan. Menurut Pembina DPP ASWIN, Aceng Syamsul Hadie, kerusakan lingkungan hidup bukan lagi sekadar akibat kelalaian, tetapi telah menjadi bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang dilakukan secara terstruktur dan berdampak luas.
Aceng menegaskan bahwa paradigma ekonomi global yang memandang alam sebatas komoditas telah mendorong terjadinya eksploitasi masif. Dampaknya kini terlihat jelas di Sumatera yang tengah dilanda banjir besar.
“Banjir Sumatera bukan bencana alam. Ini kejahatan ekologis terstruktur.”
Menurut Aceng, apa yang terjadi di Sumatera hari ini adalah bukti nyata bahwa hutan telah dijarah habis-habisan. Ia menyoroti bahwa banjir di wilayah tersebut disebabkan oleh deforestasi brutal yang terjadi secara sistematis.
“Ketika banjir Jakarta membawa sampah plastik, banjir Sumatera membawa gelondongan kayu. Itu bukan fenomena alam. Itu adalah jejak kejahatan ekologis,” tegasnya.
Aceng menyebut bahwa kayu-kayu besar yang hanyut dalam banjir bukan terjadi secara alami, tetapi merupakan tanda bahwa di hulu sungai, hutan dirusak oleh berbagai aktivitas industri:
- Perluasan kebun sawit
- Pembukaan Hutan Tanaman Industri (HTI)
- Aktivitas tambang yang menggerus Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Kartel kayu dan praktik illegal logging
“Setiap batang kayu yang hanyut adalah bukti kegagalan negara menjaga hutan”
Aceng menilai bahwa situasi ini adalah akibat dari kebijakan yang longgar, lemahnya pengawasan, serta pembiaran oleh pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
“Curah hujan tidak pernah menebang pohon. Iklim tidak pernah membawa chainsaw. Manusialah pelakunya, dan manusia lain yang memberi izin,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap rumah warga yang tersapu banjir dan setiap korban jiwa adalah konsekuensi dari kerakusan segelintir pihak yang merusak lingkungan demi keuntungan ekonomi.
Tuntut Investigasi Menyeluruh
Aceng menyerukan agar pemerintah melakukan investigasi komprehensif terhadap:
- Perusahaan sawit dan HTI di wilayah hulu
- Aktivitas tambang yang merusak ekosistem dan DAS
- Mafia kayu yang beroperasi menggunakan izin sebagai tameng
- Pemerintah daerah yang membiarkan kerusakan ekosistem
- Aparat yang tidak menindak illegal logging secara tegas
“Jika negara tidak segera bertindak, bencana yang lebih besar hanya soal waktu. Sumatera bukan hanya kehilangan hutannya, tetapi juga kehilangan masa depannya,” pungkas Aceng.
Redaksi Aswinnews.com
