🖊️ Penulis: Drs. Isa Alima
🎯 Kontributor: —
🛠️ Editor: Kenzo – Aswinnews.com
Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-update
Pidie Jaya | Aswinnews.com — Di tengah nilai-nilai adat, syariat, dan kehormatan yang dijunjung tinggi masyarakat Aceh, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Kabupaten Pidie Jaya. Seorang Wakil Bupati diduga melakukan pemukulan terhadap Kepala SPPG, sehingga korban harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas.
Tindakan tersebut bukan hanya melukai fisik korban, tetapi juga mencederai asas perikemanusiaan dan martabat jabatan publik.
Pemerhati kebijakan publik Aceh, Drs. M. Isa Alima, mengecam keras tindakan tersebut dan meminta agar proses hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Kita ingin ini diproses hukum. Main hakim sendiri itu pelanggaran hukum. Tidak layak seorang Wakil Bupati bertindak seperti preman,” tegas Isa dengan nada prihatin.
Menurut Isa, kekuasaan tanpa kendali merupakan ancaman nyata bagi demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Peristiwa ini terjadi ketika pemerintah sedang berupaya memperkuat etika birokrasi dan pelayanan publik yang beradab.
“Bagus kalau mau sidak, karena itu bagian dari tanggung jawab. Tapi kalau menemukan kekurangan, bimbinglah dengan bijak, bukan dengan tangan yang mengepal. Pemimpin itu meneduhkan, bukan menakut-nakuti,” ujarnya, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PBN Aceh.
Isa menegaskan, tindakan kekerasan — sekecil apa pun — tidak dapat dibenarkan, apalagi dilakukan oleh seorang pejabat publik.
“Jabatan adalah amanah rakyat, bukan senjata untuk melukai rakyat. Rakyat memberi mandat untuk memimpin dengan hati, bukan memberi kuasa untuk membogem. Ketika tangan pejabat berubah menjadi tinju, maka yang luka bukan hanya kepala seseorang, tetapi juga nurani rakyat yang pernah percaya,” sambungnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan objektif agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Kalau kasus ini tidak diproses hukum, maka pesan moral kepada masyarakat akan rusak. Pejabat lain bisa menganggap main pukul bukan pelanggaran. Ini harus dihentikan. Jangan biarkan kekuasaan berjalan tanpa hati nurani,” pungkas Isa.
🟡 Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan pandangan pribadi Drs. Isa Alima sebagai pemerhati kebijakan publik Aceh. Redaksi Aswinnews.com menilai isu ini penting untuk diangkat sebagai refleksi moral dan etika kepemimpinan publik. Setiap pejabat, di mana pun berada, diingatkan agar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, hukum, dan tanggung jawab moral dalam setiap tindakan.
