Tiba di Aceh, Sekda M. Nasir Sambut Kedatangan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI

🖋️ Penulis: Drs. Isa Alima
🎙️ Kontributor: Banleg DPR-RI
🖥️ Editor: Kenzo – Redaksi Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
📅 Banda Aceh, Senin, 20 Oktober 2025 – Pukul 13.30 WIB

---

ACEH BESAR — ASWINNEWS.COM
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA., menyambut kedatangan rombongan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR RI di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi Pemerintah Daerah Aceh dan berbagai elemen masyarakat terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

Rombongan Banleg DPR RI tiba menggunakan pesawat komersial dan disambut langsung oleh Sekda Aceh, M. Nasir, didampingi Anggota DPR RI asal Aceh yaitu T.A. Khalid, Nasir Djamil, dan Muslim Ayyub. Hadir pula dalam penyambutan tersebut Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal dan Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A. Jalil.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Setiap anggota rombongan mendapat kalungan selempang bermotif khas Aceh sebagai simbol penghormatan terhadap tamu daerah.

Sebagai bagian dari tradisi adat Aceh, rombongan Banleg juga dilakukan prosesi “peusijuek” oleh Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Prof. Yusri Yusuf, sebagai bentuk pemuliaan tamu dan doa agar kunjungan mereka membawa keberkahan.

Setelah prosesi penyambutan, rombongan Banleg DPR RI dijadwalkan menghadiri rapat di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, untuk membahas sejumlah masukan dan rekomendasi dari Pemerintah Aceh, akademisi, serta tokoh masyarakat mengenai sinkronisasi dan penguatan substansi revisi UUPA.

---

Catatan Redaksi:

Kunjungan Badan Legislasi DPR RI ke Aceh menjadi momentum penting dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Redaksi menilai, kunjungan ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, melainkan langkah konkret untuk memastikan implementasi kekhususan Aceh berjalan sesuai amanat perdamaian dan semangat otonomi khusus.

Pemerintah pusat dan DPR RI diharapkan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat Aceh, agar setiap aspirasi yang disampaikan dapat tertuang dalam revisi regulasi secara adil, aspiratif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Aceh.