Jurang Prioritas Bupati : Saat Anggaran “DIHAMBURKAN” Untuk 4 Staf Ahli, Kualitas Proyek LABKESDA Dipertanyakan??

✍️ Penulis: Hayat
🗞️ Editor: Kenzo – Redaksi AswinNews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-update.
📍 Pringsewu, Jumat, 17 Oktober 2025

---

Pringsewu ~ Aswinnews.com, | Kebijakan Bupati Pringsewu H. Riyanto dalam beberapa bulan terakhir menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan — mulai dari anggota legislatif, pegiat antikorupsi, hingga masyarakat sipil.
Sorotan utama muncul pada keputusan penambahan empat tenaga ahli baru, di tengah desakan efisiensi anggaran daerah.

---

Pengangkatan Tenaga Ahli: Prioritas yang Dipertanyakan

Di saat pemerintah daerah sedang menekan belanja rutin dan berupaya mengalihkan anggaran ke program pro-rakyat, kebijakan penambahan empat tenaga ahli dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi fiskal.

“Fungsi tenaga ahli memang penting, tetapi apakah urgensinya sampai harus menambah empat orang sekaligus di tengah tekanan efisiensi? Ini sinyal yang membingungkan publik,” ujar Hayat, Ketua DPD Aswin Pringsewu.

Sebagaimana diketahui, posisi tenaga ahli biasanya diisi oleh kalangan profesional melalui mekanisme kontrak kerja. Namun, beberapa waktu lalu, pemerintah pusat melalui BKN telah menegaskan agar kepala daerah tidak lagi menambah posisi semacam itu demi efisiensi dan tertib kepegawaian.

Kritik publik kian menguat mengingat besaran gaji dan tunjangan yang melekat pada jabatan tersebut. Dana publik dinilai lebih tepat dialokasikan untuk program prioritas masyarakat seperti pemulihan ekonomi atau peningkatan layanan kesehatan.

---

Sorotan terhadap Kualitas Proyek Labkesda

Kritik terhadap efisiensi anggaran juga mencuat seiring munculnya dugaan adanya pungutan tidak resmi (fee proyek) dalam pelaksanaan sejumlah proyek daerah.
Salah satunya adalah pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Pringsewu dengan pagu anggaran sekitar Rp10,9 miliar, yang disebut tidak sepadan dengan kualitas hasil fisik di lapangan.

Sumber dari kalangan rekanan menyebut, adanya tekanan biaya tak terduga menyebabkan pelaksana proyek harus memangkas mutu pekerjaan agar tetap bisa menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal.

“Sejak awal sudah ada beban tambahan. Akhirnya kualitas material dikurangi, karena dana yang tersisa tidak cukup,” ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya kepada AswinNews.com.

Dalam laporan media lokal lain, disebutkan bahwa oknum tertentu di luar struktur resmi pemerintahan diduga turut mencampuri urusan proyek dengan mengatasnamakan pihak tertentu.
Namun hingga kini, dugaan tersebut belum mendapat klarifikasi resmi dari pihak berwenang.

---

Kebijakan SDM: Potensi Lokal Terabaikan

Sorotan publik juga tertuju pada kebijakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemkab Pringsewu.
Beberapa posisi strategis disebut diisi oleh pejabat dari luar daerah, sementara sejumlah ASN lokal yang memiliki kompetensi dianggap terpinggirkan.

“Kita punya banyak SDM berkualitas yang memahami karakter daerah, tetapi mereka seolah dianaktirikan. Ini menimbulkan kekecewaan dan bisa memengaruhi moral ASN lokal,” tambah Hayat.

---

Tuntutan Transparansi dan Klarifikasi

Beragam kritik dan dugaan yang muncul menegaskan perlunya transparansi dan klarifikasi resmi dari pihak pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Pringsewu dan pihak terkait belum memberikan tanggapan atas berbagai isu yang berkembang.

Masyarakat menantikan langkah konkret untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Catatan Redaksi:

Berita ini disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan, wawancara dengan berbagai narasumber, serta penelusuran dokumen dan referensi publik yang relevan.
Redaksi AswinNews.com senantiasa berupaya menjaga prinsip cover both sides, akurasi informasi, dan independensi pemberitaan.

Apabila pihak-pihak yang disebut dalam berita ini memiliki klarifikasi, bantahan, atau keterangan tambahan, Redaksi AswinNews.com membuka ruang hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

---