Jurang Prioritas Bupati: Empat Staf Ahli Ditambah, Proyek Labkesda Runtuh oleh “Fee” 20 Persen

Penulis Hayat / Editor Rahmat kartolo// Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate

PRINGSEWU Aswinnews.com Kebijakan Bupati Pringsewu, H. Riyanto, kembali memantik sorotan tajam. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah langkah pemerintah daerah justru dinilai menjauh dari semangat efisiensi dan transparansi yang selama ini dijanjikan.

Dua kebijakan menjadi sorotan utama: penambahan empat tenaga ahli baru di tengah kondisi fiskal terbatas, serta dugaan praktik pungutan liar sebesar 20 persen dari setiap proyek yang menggerogoti kualitas pembangunan, termasuk proyek strategis Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

---

Tenaga Ahli Baru: Prioritas yang Dipertanyakan

Di saat banyak daerah berjuang memangkas belanja birokrasi demi alokasi anggaran yang lebih pro-rakyat, Pemerintah Kabupaten Pringsewu justru menambah empat tenaga ahli nonstruktural. Langkah ini memicu kritik keras, terutama karena pengangkatan tersebut dianggap tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional.

“Fungsi tenaga ahli memang penting, tetapi apa urgensinya menambah empat orang baru saat kita sedang berjibaku dengan keterbatasan anggaran? Ini sinyal yang keliru, seolah prioritas pemerintah tidak berpihak pada rakyat,” ujar Hayat, Ketua Aswin Pringsewu.

Tenaga ahli biasanya diangkat melalui mekanisme kontrak berdasarkan keahlian tertentu. Namun, pemerintah pusat—melalui lembaga seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN)—telah beberapa kali menegaskan larangan bagi kepala daerah untuk mengangkat tenaga ahli atau staf khusus baru demi efisiensi dan penataan ASN.

Selain melanggar semangat penghematan, penambahan posisi ini juga membebani APBD, dengan anggaran gaji dan tunjangan yang cukup signifikan. Dana publik seolah tersedot ke pos-pos yang tak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Proyek Labkesda dan Dugaan “Fee” 20 Persen

Tak kalah mengkhawatirkan adalah mencuatnya dugaan praktik pungli terstruktur dalam sejumlah proyek pembangunan. Proyek bernilai miliaran rupiah diduga ‘diambil jatahnya’ oleh oknum yang mengatasnamakan bupati. Angka yang beredar bahkan menyentuh 20 persen dari nilai proyek.

Salah satu proyek yang tersorot adalah pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) senilai Rp10,9 miliar. Proyek ini disebut-sebut menjadi ladang pungutan liar oleh seorang pria berinisial IL, yang mengaku sebagai utusan bupati.

“Dia datang ke rekanan, meminta setoran sebelum dan saat termin pencairan. Dia selalu mengatasnamakan bupati,” ungkap seorang sumber yang meminta namanya dirahasiakan.

Yang ironis, IL bukanlah warga Pringsewu, melainkan berasal dari Kabupaten Pesawaran. Meski bukan pejabat atau ASN, IL disebut memiliki pengaruh besar di lingkaran kekuasaan lokal.

Akibat besarnya pungutan, kualitas pekerjaan pun diduga dikorbankan. Rekanan mengeluh karena harus mengurangi kualitas material demi menutup biaya setoran. Bahkan, bangunan yang hampir menyedot Rp11 miliar anggaran ini dinilai tak sebanding dengan spesifikasi dan kualitas yang seharusnya.

“Sebelum kerja dimulai, proyek ini sudah kehilangan fondasi moralnya. Karena dipaksa menyetor, kontraktor akhirnya memangkas kualitas pekerjaan,” tambah sumber tersebut.

Putra Daerah Tersisih: Ketimpangan dalam Rekrutmen Pejabat

Kritik terhadap kepemimpinan Bupati Riyanto tak berhenti di situ. Kebijakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) juga dinilai melukai rasa keadilan aparatur sipil negara (ASN) lokal.

Di tengah banyaknya putra daerah dengan rekam jejak dan kompetensi memadai, Bupati justru menunjuk pejabat dari luar Pringsewu untuk menduduki posisi strategis.

“Ini bukan soal lokal atau tidak, tapi soal keadilan. Banyak ASN kita yang berkualitas, tapi justru dianaktirikan. Ini merusak moral dan loyalitas mereka,” ujar Hayat lagi.

Langkah ini dinilai mencederai prinsip meritokrasi dan berpotensi menimbulkan kecemburuan struktural yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas pelayanan publik.

Menanti Klarifikasi dan Tanggung Jawab

Hingga laporan ini diterbitkan, Bupati Pringsewu maupun pihak-pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas serangkaian isu yang bergulir. Sementara itu, kekecewaan dan keresahan publik terus menguat.

Masyarakat menanti tidak hanya klarifikasi, tetapi juga langkah konkret untuk menghentikan praktik-praktik menyimpang dalam birokrasi dan pengelolaan anggaran.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar pembelaan, tapi keberanian membuka tabir kegelapan yang mencoreng integritas pemerintahan,” pungkas Hayat.

Redaksi aswinnews.com