Waspada! Feodalisme, Paradoks Pembangunan, Minim Pengawasan, dan Lemahnya Kepemimpinan Sekolah Picu Penyimpangan Proyek Revitalisasi Sekolah

Penulis Fauzan Hakim, S.Ag//
Editor Rahmat kartolo// Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate

Aswinnews.com
Musirawas – Revitalisasi sekolah adalah program strategis pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Tujuan utamanya: menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi siswa dan tenaga pendidik.

Pada tahun 2025, revitalisasi sekolah masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun terus melanjutkan program ini melalui skema swakelola, di mana dana pembangunan dikucurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kepala sekolah berperan sebagai manajer dan penanggung jawab utama. Program ini juga bertujuan membangun rasa kepemilikan warga terhadap fasilitas pendidikan, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penggunaan tenaga kerja dan bahan bangunan dari sekitar.

Namun ironisnya, di banyak daerah program ini tidak berjalan sesuai harapan. Tak sedikit kepala sekolah atau tim pelaksana tersandung masalah hukum akibat pelanggaran administratif, lemahnya pengawasan, hingga dugaan korupsi.

Lantas, apa akar masalah dari semua ini? Apakah karena regulasi lemah? Atau karena kultur birokrasi yang masih feodal? Mari kita bahas secara lebih mendalam.

Feodalisme: Ancaman yang Terlihat “Diam”

Feodalisme adalah sistem sosial yang menekankan kekuasaan, bukan kompetensi. Dalam sistem ini, pemimpin dianggap tak bisa dikritik atau dikoreksi. Dalam konteks revitalisasi, kepala sekolah sebenarnya adalah pelaksana kegiatan. Namun secara struktural, ia tetap bawahan yang harus “manut” pada atasan.

Kultur ini menciptakan loyalitas membabi buta. Kritik, saran, dan ide dari bawahan kerap diabaikan. Akibatnya, pengambilan keputusan menjadi tidak objektif, kerja tim rusak, dan potensi kolaborasi jadi mandek.

Yang lebih berbahaya, atasan yang manipulatif bisa memanfaatkan loyalitas ini untuk kepentingannya sendiri. Kepala sekolah pun menjadi tidak berani berpikir kritis, bahkan cenderung kehilangan independensi dalam bertindak.

Solusi: Bangun budaya profesional di sekolah. Tingkatkan komunikasi terbuka, dorong pengambilan keputusan berbasis tim, dan pastikan loyalitas tidak mengorbankan akal sehat dan integritas.

Paradoks Pembangunan: Anggaran Besar, SDM Tidak Siap

Paradoks pembangunan terjadi ketika tujuan pembangunan sangat mulia, namun implementasinya tidak relevan di lapangan. Salah satunya, ketika guru—yang latar belakangnya adalah pendidik—dipaksa mengelola proyek fisik tanpa keahlian teknis yang memadai.

Banyak kasus menunjukkan bahwa anggaran besar tidak otomatis menghasilkan output berkualitas. Kualitas SDM pengelola menjadi faktor krusial. Jika pengelola tidak kompeten, maka proyek justru rawan gagal dan memicu masalah hukum.

Hadis Nabi Muhammad SAW pun menegaskan:

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”
(HR. Bukhari)

Kepemimpinan Lemah = Gagal Proyek

Kepala sekolah bukan hanya administrator, tetapi pemimpin yang harus bisa menginspirasi dan memfasilitasi timnya. Lemahnya kepemimpinan menyebabkan visi tidak jelas, strategi tidak matang, dan tim kehilangan arah.

Kepala sekolah yang kuat akan mampu mengarahkan proyek sesuai spesifikasi, menyusun anggaran secara efisien, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tanpa itu, proyek bisa berantakan: biaya membengkak, mutu tidak terjamin, dan pekerjaan tidak selesai sesuai jadwal.

Minim Pengawasan dan Konsultan Bermasalah

Pengawasan adalah tulang punggung keberhasilan revitalisasi. Dalam sistem swakelola, pengawasan seharusnya dilakukan secara berlapis oleh:

• Pemerintah pusat (Kemendikdasmen)

• Kepala sekolah dan panitia pembangunan

• Masyarakat dan komite sekolah

• Konsultan teknis profesional

Namun realitanya, banyak konsultan di lapangan tidak independen. Bahkan muncul istilah “konsultan titipan” yang punya kedekatan dengan institusi tertentu, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Akibatnya, proyek rentan pada pelanggaran teknis, penurunan mutu, hingga keterlambatan.

Solusi: Sekolah wajib memilih konsultan yang berkompeten, tidak terafiliasi secara politis, dan memiliki rekam jejak baik.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mencegah kegagalan proyek revitalisasi, berikut solusi yang perlu diterapkan:

1. Perkuat kepemimpinan kepala sekolah.
   Kepala sekolah harus menjadi manajer yang visioner, komunikatif, dan profesional.
2. Lawan budaya feodalisme.
   Bangun komunikasi terbuka, kerja tim yang sehat, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar loyalitas.
3. Tingkatkan fungsi pengawasan.
   Libatkan masyarakat secara aktif. Lakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan proyek.
4. Pilih konsultan teknis yang kredibel.
   Hindari konsultan titipan dan pastikan mereka memiliki keahlian yang sesuai.
5. Patuhi petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak).
   Semua kegiatan harus mengacu pada aturan, bukan pada tekanan kekuasaan.
6. Bangun SDM pelaksana yang kompeten.
   Berikan pelatihan kepada kepala sekolah dan panitia agar siap menjalankan tanggung jawab teknis dan administratif. Penutup

Permasalahan dalam proyek revitalisasi sekolah bukan semata urusan anggaran. Akar persoalannya bisa berlapis: mulai dari feodalisme struktural, paradoks pembangunan, lemahnya kepemimpinan, hingga buruknya pengawasan dan konsultan yang tidak netral.

Redaksi Aswinnews.com