Oleh: H. Sujaya, S.Pd.Gr.
(Dewan Penasihat DPP ASWIN)
Indramayu, 7 Agustus 2025 —
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah fondasi dari seluruh bangunan pendidikan. Di atasnya berdiri kesiapan sosial, emosional, bahasa, dan kognitif seorang anak. Maka, bicara tentang PAUD sesungguhnya bicara tentang masa depan bangsa.
Tahun 2025, pemerintah pusat mengirimkan sinyal positif. Regulasi baru melarang tes calistung sebagai syarat masuk SD. Transisi dari PAUD ke SD ditegaskan harus menyenangkan, penuh pengalaman bermain, tanpa tekanan akademik berlebihan. Kurikulum pun tidak diganti agar sekolah tidak sibuk urusan administratif. Semua diarahkan demi anak.
Namun, justru di saat arah nasional berpihak pada kepentingan anak, Indramayu menghadapi ironi: insentif guru PAUD—yang selama ini menopang kesejahteraan mereka—terancam hilang dari APBD Perubahan 2025.
Nasional Pro-Anak, Daerah Terjebak Polemik
Pemerintah pusat memahami bahwa keberhasilan transisi PAUD–SD tidak bisa hanya dengan aturan. Ia butuh guru yang stabil, kreatif, dan konsisten. Juknis BOSP 2025 memang memberi ruang pembayaran honor, tetapi porsinya terbatas. Karena itu, insentif daerah menjadi pelengkap yang sangat penting.
Sayangnya, Indramayu justru dihadapkan pada kabar kurang menggembirakan. Tahun 2024, sekitar 2.700 guru PAUD non-ASN menerima insentif Rp100 ribu per bulan, bahkan sempat dijanjikan naik menjadi Rp150 ribu pada 2025. Namun, menjelang perubahan APBD tahun ini, isu beredar: pos insentif itu dihapus. Polemik pun mencuat, sementara kepastian resmi belum diumumkan terbuka ke publik.
Guru PAUD: Antara Dedikasi dan Bertahan Hidup
Kita perlu jujur mengakui, kesejahteraan guru PAUD masih jauh dari layak. Banyak dari mereka mengabdi dengan gaji yang bahkan lebih kecil dari upah harian buruh. Insentif daerah, meski kecil, setidaknya menjadi bentuk pengakuan negara. Jika insentif ini benar-benar hilang, ada tiga dampak besar:
Pertama, kesejahteraan guru semakin tertekan. PAUD swasta kecil, terutama di desa, akan kesulitan mempertahankan guru berpengalaman.
Kedua, mutu layanan akan turun. Bagaimana mungkin transisi yang menyenangkan bisa terwujud jika guru berganti-ganti karena alasan ekonomi?
Ketiga, kesenjangan antarwilayah melebar. PAUD di desa yang lebih bergantung pada APBD akan paling menderita, sementara yang dekat dengan sumber dana CSR mungkin masih bertahan.
Jalan Keluar Masih Ada
Masalah ini bukan tanpa solusi. Ada beberapa opsi yang bisa ditempuh Pemkab Indramayu:
Mengembalikan insentif sebagai pelengkap APBD, sesuai spirit kebijakan pusat.
Menerapkan skema berbasis kinerja, sehingga insentif menjadi dorongan mutu, bukan sekadar rutinitas.
Memprioritaskan wilayah desa dan guru yang mengajar anak-anak rentan.
Menggandeng CSR, Baznas, hingga Dana Desa untuk mendukung PAUD dengan paket non-tunai seperti sarana bermain dan transportasi.
Menjamin transparansi, misalnya dengan daftar penerima insentif yang diumumkan per triwulan.
Jangan Biarkan Guru PAUD Sendiri
Revitalisasi PAUD tidak bisa berhenti pada slogan atau seremoni. Ia membutuhkan guru yang dihargai, baik secara sosial maupun ekonomi. Pemerintah pusat sudah memberi arah yang jelas: tanpa calistung, transisi yang menyenangkan, dan fokus pada fondasi anak. Tinggal bagaimana daerah melengkapinya dengan kepastian insentif.
Bupati Lucky Hakim memiliki kesempatan mengirimkan pesan kuat: bahwa anak usia dini adalah prioritas, dan guru PAUD tidak akan dibiarkan berjalan sendirian. Kejelasan status insentif 2025, serta desain berkelanjutan untuk 2026, akan menjadi bukti nyata komitmen itu.
Editor: Abahroy – Redaksi Aswinnews.com
