penulis Ari Dha/Editor Rahmat kartolo/Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate
MetroAswinnews.com-
Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (DPD ASWIN) Provinsi Lampung menyoroti keras kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro yang dinilai tidak transparan dan sarat kejanggalan. Sorotan ini muncul setelah sejumlah proyek pembangunan fisik tahun anggaran 2025 termasuk proyek penanggulangan banjir—tidak ditemukan dalam laman resmi sistem pengadaan pemerintah.Senin (4/8/2025)
Ketua DPD ASWIN Lampung, Yudha Saputra, menyebut bahwa berdasarkan pemberitaan beberapa media cetak dan online, Pemerintah Kota Metro telah menganggarkan sekitar Rp20 miliar untuk penanggulangan banjir di awal tahun 2025. Namun, hingga awal Agustus 2025, baik progres fisik di lapangan maupun data proyek tersebut tidak ditemukan dalam situs LPSE Kota Metro ataupun portal Inaproc.
“Kami mendapati proyek tersebut tidak tercantum baik dalam kategori tender maupun non-tender. Padahal nilainya besar dan menyangkut hajat hidup masyarakat yang terdampak banjir,” ungkap Yudha.
- Lebih lanjut, Yudha menyatakan bahwa hal ini berpotensi melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mewajibkan setiap badan publik untuk terbuka dalam penggunaan anggaran negara.
“Sudah bulan kedelapan, tapi proyek sebesar itu tidak terlihat realisasinya dan tidak ada keterbukaan datanya. Ini bentuk nyata ketidakpatuhan terhadap prinsip good governance,” tegasnya.
DPD ASWIN Lampung juga telah berusaha melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas PUTR Kota Metro, Ardah, baik melalui pesan WhatsApp maupun upaya wawancara langsung. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi.
“Ketertutupan informasi dan sikap tidak responsif ini makin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut,” tambah Yudha.
Untuk itu, DPD ASWIN mendesak Wali Kota Metro agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PUTR, yang dinilai tidak profesional dan penuh kejanggalan.
“Wali Kota Metro jangan tutup mata. Evaluasi kinerja Dinas PUTR ini menjadi keharusan, karena menyangkut penggunaan uang rakyat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tandas Yudha.
Redaksi Aswinnews.com
