🖋️ Liputan: Sonny Ottay
✍️ Editor: Kenzo | Aswinnews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, dan Ter-Update
Minahasa Selatan, Sulawesi Utara – Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah laporan dan temuan mengungkap adanya dugaan kuat pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Dalam rentang tahun 2022 hingga 2024, di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan disebut-sebut gagal menghadirkan pembangunan yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sebaliknya, kegiatan yang lebih menonjol justru berupa pertemuan-pertemuan seremonial, sementara sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terbengkalai.
Laporan masyarakat serta audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya dugaan dana fiktif senilai Rp182 miliar, yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perindustrian namun tidak terealisasi di lapangan.
Dana Besar, Bukti Minim
Salah satu sorotan tajam adalah penggunaan anggaran pada Dinas Perindustrian yang dilaporkan tidak memiliki realisasi fisik, dengan nilai fantastis mencapai Rp9,1 miliar. Temuan ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan diperkuat dengan dokumen Laporan Hasil Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan (LHTGR), yang menyebutkan bahwa hingga kini tidak ada bukti penyelesaian atau tindak lanjut yang sah dari pihak Pemkab Minahasa Selatan.
Tidak hanya itu, alokasi dana di sektor pendidikan dan kesehatan pun disinyalir hanya tercatat di atas kertas, tanpa bukti implementasi di lapangan. Dugaan ini memunculkan pertanyaan besar: ke mana sebenarnya dana ratusan miliar rupiah tersebut mengalir?
Desakan Masyarakat: KPK Harus Bertindak
Sejumlah warga dan pemerhati kebijakan angkat suara dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan korupsi yang menggerogoti dana publik di Minahasa Selatan. Mereka berharap arahan Presiden RI. Prabowo Subianto soal pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi wacana, tapi benar-benar menyentuh kasus-kasus seperti ini.
“Ini bukan hanya soal administrasi. Ini soal hak rakyat yang dirampas. Kami minta KPK segera bertindak dan jangan biarkan kasus ini menguap seperti yang sudah-sudah,” ujar seorang warga dalam aksi spontan di depan kantor bupati.
Skandal ini menjadi ironi besar bagi Minahasa Selatan, daerah yang kaya potensi namun terhambat oleh tata kelola pemerintahan yang tidak akuntabel. Bila tidak ada langkah tegas dari penegak hukum, potensi kerugian negara akan terus membesar, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah bisa runtuh sepenuhnya.
Aswinnews.com akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyuarakan kepentingan publik atas penegakan hukum yang adil dan transparan.
