Bangunan Tanpa Izin Marak di Medan, Aktivis Soroti Pembiaran dan Desak Wali Kota Bertindak

Laporan Jurnalis: Pitri | Editor: Kenzo | Redaksi
AswinNews.com – Tajam, Akurat, Berimbang, Terpercaya dan Ter-Update

Medan, 9 Juni 2025 – Aktivis dan pegiat kontrol kebijakan publik di Kota Medan menyoroti maraknya bangunan yang diduga berdiri tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kondisi ini dinilai sebagai bentuk pembiaran oleh pemerintah kota, khususnya Wali Kota Medan, Rico Waas.

Hal tersebut disampaikan oleh Aswin Nezza selaku aktivis dan perwakilan dari JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) bersama Pitri NST dan Ketua DPC Aswin (Asosiasi Wartawan Internasional) Kota Medan, dalam jumpa pers yang digelar Kamis (9/6/2025).

“Bangunan-bangunan tanpa SIMB/PBG ini bukan hanya melanggar Peraturan Daerah, tetapi juga berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan,” ujar Pitri NST kepada AswinNews.

Berdasarkan hasil investigasi tim mereka, setidaknya terdapat empat lokasi yang disorot:

1. Jalan Tapian Nauli, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota
2. Jalan Pukat II, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung
3. Lorong Sedar, Kelurahan TSM 3, Kecamatan Medan Denai
4. Jalan Suka Budi, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor

Menurut Pitri, bangunan-bangunan tersebut berdiri tanpa kejelasan legalitas perizinan yang seharusnya diawasi oleh pemerintah kota.

“Aneh, kok bisa bangunan berdiri tanpa SIMB atau PBG? Apakah ini bukan pelanggaran perda? Dan kenapa dibiarkan? Ada apa sebenarnya di balik semua ini?” tegasnya.

Desakan Terhadap Pemerintah Kota

Pitri dan Aswin Nezza menyayangkan sikap Wali Kota Medan yang dinilai belum mengambil tindakan tegas. Mereka mendesak agar pemerintah segera melakukan penertiban dan penegakan hukum.

“Kalau wali kota Medan tetap diam, kami bersama DPC Aswin Medan dan aktivis lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor wali kota dan DPRD Kota Medan,” ujar Nezza.

Menurut mereka, penegakan aturan bukan semata soal kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan potensi penambahan pendapatan daerah yang sangat penting untuk pembangunan kota.

Di akhir pernyataannya, Pitri menyampaikan bahwa hasil temuan ini akan diserahkan secara resmi kepada instansi terkait sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah.

“Kami tidak bermaksud menyerang siapa pun, tapi kami ingin Kota Medan lebih baik dan lebih tertib. Kami harap wali kota membuka mata dan tidak menutup telinga,” pungkasnya.

---

Catatan Redaksi:
Redaksi AswinNews.com senantiasa menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. Kami membuka ruang hak jawab bagi Pemerintah Kota Medan, Wali Kota Rico Waas, maupun pihak-pihak yang disebut dalam berita ini. Hak jawab dapat dikirimkan melalui email resmi redaksi untuk ditayangkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

---