“Raja Ampat Bukan untuk Tambang”: DPR Tolak Eksploitasi Nikel, Novita Hardini Tegaskan Zona Konservasi Tak Bisa Dinegosiasikan

Laporan Jurnalis: Alexs Wayne | Editor: Kenzo | ASWINNEWS.COM – Tajam, Akurat, Berimbang, Terpercaya dan Ter-Update

Jakarta, 4 Juni 2025 — Penolakan terhadap rencana eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, semakin menguat. Kali ini, suara keras datang dari Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, yang menyebut kawasan Raja Ampat sebagai wilayah konservasi global yang tidak boleh dijadikan ajang eksplorasi mineral.

“Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Tidak ada ruang kompromi untuk tambang di wilayah ini,” tegas Novita dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/6).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan yang menyebut adanya rencana aktivitas pertambangan nikel di kawasan pesisir Raja Ampat—wilayah yang dikenal sebagai salah satu ekosistem laut terkaya di dunia, dengan lebih dari 610 pulau dan menjadi rumah bagi 75 persen spesies laut global, termasuk 540 jenis karang dan lebih dari 1.500 spesies ikan.

Aspek Hukum dan Ekologi

Novita, yang juga politisi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa aktivitas tambang di Raja Ampat tidak hanya berpotensi merusak ekosistem, tetapi juga melanggar hukum. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Undang-undang itu hanya mengizinkan aktivitas pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan penelitian. Tidak ada celah legal untuk tambang. Kalau ada yang memaksakan, itu pelanggaran hukum dan ekologis,” jelasnya.

Pariwisata vs Tambang: Mana yang Lebih Menguntungkan?

Novita juga menyoroti kontribusi ekonomi sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, sektor ini menyumbang sekitar Rp150 miliar per tahun, dengan rata-rata kunjungan wisatawan mencapai 30.000 orang, 70 persen di antaranya wisatawan mancanegara.

“Ekonomi Raja Ampat terletak pada lautnya yang lestari, bukan pada tambang yang menghancurkan. Kalau kita rusak, kita kehilangan semuanya: alam, budaya, dan sumber penghidupan masyarakat lokal,” tandasnya.

Belum Ada Respons Pemerintah

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengenai isu eksploitasi tambang nikel di kawasan Raja Ampat.

---

Redaksi AswinNews.com