Rokok Ilegal Menjamur di Bengkalis: Ekonomi Sulit, Rakyat Jadi Sasaran Pasar Gelap

BENGKALIS – ASWINNEWS.COM | Tekanan ekonomi yang terus menghimpit masyarakat Bengkalis membuka ruang lebar bagi maraknya peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Barang yang semestinya dilarang ini kini dengan mudah ditemukan di hampir setiap warung dan toko kelontong, dijajakan terang-terangan tanpa rasa takut.

Dengan harga jauh lebih murah dibandingkan rokok resmi, produk tanpa cukai ini menjadi pilihan utama warga berpenghasilan rendah—terutama kalangan buruh, nelayan, dan pekerja informal. Di tengah himpitan ekonomi, rokok ilegal dianggap sebagai “penyelamat” bagi para perokok aktif yang tak mampu menjangkau harga rokok bermerek.

“Kalau beli yang mahal, enggak makan nanti. Jadi pilih yang murah ini, walaupun katanya enggak jelas isinya,” ujar Toni, warga Kecamatan Bantan yang bekerja serabutan, saat ditemui Senin, 2 Juni 2025.

Rokok ilegal tersebut dijual bebas dengan harga bervariasi antara Rp9.000 hingga Rp17.000 per bungkus. Sebagian besar tak mencantumkan informasi produsen, tak memiliki pita cukai, dan diduga kuat masuk melalui jalur distribusi gelap yang sulit dilacak.

Pedagang setempat mengakui bahwa permintaan akan rokok tanpa cukai terus meningkat. Mereka pun tak bisa menolak menjualnya demi mempertahankan pembeli.

“Pembeli malah banyak cari yang ini. Kalau kita enggak jual, mereka pindah ke warung lain,” kata seorang pemilik toko di Kecamatan Bengkalis.

Pengawasan Lemah, Negara Rugi, Rakyat Terancam

Minimnya pengawasan dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum, termasuk Bea Cukai dan Kepolisian, turut memperparah situasi. Hingga kini, belum ada razia besar atau penindakan nyata terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Bengkalis.

Padahal, dampak dari praktik ini sangat serius. Negara kehilangan potensi penerimaan cukai yang besar, sementara masyarakat dihadapkan pada risiko kesehatan akibat mengonsumsi produk yang tak jelas kandungannya.

Ironisnya, di tengah semua ini, tidak tampak langkah konkret dari pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk mengatasi akar persoalan: krisis ekonomi rakyat.

Pemerintah didesak untuk tidak hanya melakukan penindakan terhadap pedagang kecil, tetapi juga membenahi sistem distribusi, memperketat pengawasan pintu masuk barang ilegal, dan yang paling utama, menghadirkan solusi ekonomi nyata bagi masyarakat.

Penulis: Harry | Editor: Kenzo – AswinNews.com
Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update


Kartolo

Recent Posts

Koperasi Konsumen Syariah Garuda Bersatu Aceh Gelar RAT Perdana Tahun Buku 2025

Banda Aceh – AswinNews.com — Koperasi Konsumen Syariah Garuda Bersatu Aceh sukses melaksanakan Rapat Anggota…

4 jam ago

IRAN MENUJU SUPERPOWER DUNIA? TATANAN GLOBAL SEDANG BERUBAH

Oleh: Bahrudin El-ShiraazAktivis Intelektual, Pegiat Kajian Keislaman Kontemporer dan Geopolitik Timur Tengah Setiap perubahan besar…

4 jam ago

KunKer Pengawasan Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S.,: Meninjau POKDATAN dan Mendorong Kemandirian Usaha Perikanan

Cirebon, –AswinNews.com-Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Pengawsan Anggota Komisi IV DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI (Republik…

4 jam ago

Melawan Saat Hendak Ditangkap, Pelaku Curanmor di Binjai Dihadiahi Timah Panas

​BINJAI –Aswinnews.comSatuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Binjai berhasil meringkus dua pelaku pencurian sepeda motor (curanmor)…

4 jam ago

Jerat Pidana LP2B Mengintai Koperasi Desa Merah Putih: Jangan Jadikan Kepala Desa Kambing Hitam Kegagalan Koordinasi NegaraOleh Aceng Syamsul Hadie (ASH)

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu proyek strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto…

5 jam ago

Aceng Syamsul Hadie Desak Sondang F.S. Mundur atau Dimundurkan: Krisis Kepercayaan Publik dan Pertanggungjawaban Moral dalam Lembaga Negara Independen

JAKARTA -AswiNews.com- Gelombang kritik terhadap Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pasca pernyataan…

5 jam ago