Natalis Pigai dan Diamnya Keadilan: Ketika Papua Membara, Siapa yang Bersuara?

Oleh: Amandus Doo
Editor: Kenzo
AswinNews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update

Jayapura – Natalis Pigai, sosok yang selama ini dikenal lantang memperjuangkan hak-hak asasi manusia (HAM) di Papua, kini tengah menjadi sorotan. Setelah dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia untuk Papua Barat, publik menaruh harapan besar akan kiprahnya dalam menghentikan kekerasan dan pelanggaran HAM di tanah kelahirannya. Namun, diamnya Pigai di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk menimbulkan pertanyaan besar: ke mana suara perlawanan itu kini?

Kondisi di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak dan sejumlah wilayah pegunungan tengah seperti Intan Jaya, Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang, semakin memprihatinkan. Kontak senjata antara aparat TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) nyaris menjadi rutinitas. Warga sipil menjadi korban. Rumah, sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah sakit dibakar. Beberapa kampung nyaris rata dengan tanah. Dan dalam banyak kasus, pelanggaran HAM itu tak pernah sampai ke meja pengadilan.

Laporan lapangan dari berbagai lembaga independen menunjukkan adanya pengungsian massal, trauma kolektif, hingga gangguan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Ironisnya, di tengah tragedi yang terjadi, suara pemerintah pusat, termasuk dari kementerian yang mengurusi hak asasi manusia, terdengar nyaris tak ada.

---

Kemunduran atau Strategi Diam?

Natalis Pigai bukan sosok asing dalam perjuangan HAM. Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM RI, ia dikenal vokal, berani, dan tak segan mengkritik negara. Namun kini, ketika diberi otoritas lebih besar sebagai Menteri yang menangani langsung isu Papua Barat, sikap diamnya justru menyisakan tanda tanya.

Apakah jabatan telah mengalahkan nurani?
Apakah kekuasaan telah membungkam semangat advokasi yang dulu begitu membara?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, tidak ada pernyataan resmi dari sang Menteri yang menanggapi langsung konflik berdarah di Papua. Komnas HAM pun seakan lumpuh, tidak terlihat mengambil tindakan tegas atau mendesak investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang terus terjadi.

---

Rakyat Papua Menunggu Jawaban

Hari ini, rakyat Papua tidak butuh pemimpin simbolik. Mereka menanti keberanian—bukan basa-basi politik. Jika meja perundingan terus ditutup, jika suara rakyat hanya dianggap desas-desus liar, maka pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua dalam kekuasaan harus bertanggung jawab atas kematian harapan akan perdamaian dan keadilan.

Pandangan Jakarta yang kerap melihat Papua hanya dari angka pembangunan dan deretan proyek infrastruktur telah gagal membaca realitas: Papua menangis, bukan karena kurang jalan tol, tetapi karena kehilangan rasa aman, tanah, dan harga diri.

---

Papua tidak butuh simpati sesaat. Ia butuh keadilan yang nyata. Dan Natalis Pigai, seorang putra Papua yang kini duduk di tampuk kekuasaan, masih punya waktu untuk memilih: berpihak pada kekuasaan atau kembali ke nurani perjuangan yang selama ini menginspirasi banyak orang.

---

Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini penulis dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi AswinNews tetap terbuka untuk tanggapan atau klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam tulisan ini.

---