Ombudsman RI Soroti Reformasi Pengawasan Layanan Publik Lewat Laporan Tahunan 2024

Aswinnews.com – Jakarta, Kamis 22 Mei 2025 — Ombudsman Republik Indonesia resmi meluncurkan Laporan Tahunan (Laptah) 2024 di kantor pusatnya di Jakarta Selatan. Dalam acara yang berlangsung pada Kamis (22/5/2025) itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menekankan pentingnya percepatan pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI untuk memperkuat mandat lembaga tersebut dalam mengawasi pelayanan publik secara lebih efektif.

“Revisi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menyangkut efektivitas Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang mampu memberikan dampak nyata dalam pengawasan pelayanan publik,” ujar Najih. Menurutnya, tantangan pengawasan kini semakin kompleks, dan diperlukan perluasan kewenangan termasuk pemberian sanksi administratif hingga kompensasi bagi masyarakat yang dirugikan.

Dorongan Penguatan Kelembagaan

Najih menyampaikan bahwa salah satu fokus utama revisi UU adalah memperluas cakupan pengawasan hingga ke tingkat kabupaten dan kota, melalui penguatan peran kantor perwakilan. Selain itu, Ombudsman juga menekankan pentingnya pencegahan maladministrasi dengan pendekatan sistemik dan berbasis kajian.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana revisi UU.

 “Kita butuh Ombudsman yang bukan hanya mengawasi, tetapi juga mampu menindak. Pengawasan tanpa daya tindak hanya akan menjadi arsip belaka,” tegasnya.

Ia juga mendorong Ombudsman melakukan kajian akademik mendalam terhadap kelemahan UU yang berlaku saat ini. Yusril bahkan mengusulkan pembentukan “Peta Rawan Maladministrasi Nasional”, sebagai peta risiko berbasis wilayah dan sektor pelayanan publik, untuk memperkuat strategi pengawasan dan reformasi.

10.837 Laporan Masyarakat, Rp166 Miliar Potensi Kerugian Diselamatkan

Sepanjang 2024, Ombudsman RI menerima 10.837 laporan masyarakat, dengan 10.303 laporan berhasil diselesaikan, melampaui target penyelesaian yang ditetapkan sebesar 9.672 laporan.

Lima sektor dengan laporan terbanyak antara lain:

Agraria (1.861 laporan)

Kepegawaian (1.354 laporan)

Pendidikan (1.041 laporan)

Perhubungan dan Infrastruktur (726 laporan)

Hak Sipil dan Politik (680 laporan)

Sementara itu, lima instansi yang paling banyak dilaporkan adalah:

Pemerintah Daerah (5.146 laporan)

Badan Pertanahan Nasional (1.338 laporan)

BUMN/BUMD (724 laporan)

Lembaga Pendidikan Negeri (655 laporan)

Kepolisian (634 laporan)

Ombudsman juga mencatat capaian signifikan dalam penyelamatan potensi kerugian masyarakat. Tahun 2024, lembaga ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian ekonomi sebesar Rp166,49 miliar, dan jika digabungkan sejak 2021, total mencapai hampir Rp497 miliar.

Komitmen Kolaboratif untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Ketua Ombudsman RI mengakhiri sambutannya dengan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif, terjangkau, dan bebas maladministrasi.

Peluncuran Laptah 2024 ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya membangun sistem pengawasan yang kuat sebagai fondasi reformasi pelayanan publik yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.

Penulis: Muh. ZulfazNarahubung: Dodi – Kepala Biro Humas dan TIEditor: KenzoAswinnews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update