Cirebon-aswinnews.com- Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi resmi mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan kegiatan wisuda, perpisahan, dan study tour sekolah yang dianggap membebani orang tua siswa secara finansial. Kebijakan ini merupakan langkah tegas untuk mengembalikan esensi pendidikan sebagai hak dasar, bukan ajang seremonial yang sarat biaya, Cirebon,30/04/2025
Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan pelepasan siswa, terutama di tingkat TK, SD, dan SMP, kerap diadakan secara besar-besaran. Wisuda di gedung mewah, seragam khusus, hingga perjalanan wisata ke luar kota menjadi tren yang dinilai tidak relevan dengan tujuan pendidikan.
Biaya yang dikeluarkan orang tua pun tidak sedikit, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per anak.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa praktik tersebut telah melenceng dari semangat kesetaraan dalam pendidikan.
“Sekolah seharusnya menjadi ruang pembelajaran, bukan tempat menumbuhkan gengsi sosial melalui kegiatan seremonial yang mahal,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Ia menekankan bahwa sekolah diperbolehkan mengadakan kegiatan perpisahan, namun harus dilakukan secara sederhana, tanpa paksaan biaya tinggi. Alternatif yang dianjurkan termasuk pertunjukan seni di sekolah, bakti sosial, atau kegiatan reflektif yang mendidik dan inklusif.
Tak hanya itu, kegiatan study tour yang mengharuskan siswa membayar hingga jutaan rupiah, seperti ke luar pulau atau ke luar negeri, juga dilarang jika tidak benar-benar memiliki nilai edukatif dan tidak dapat dijangkau semua siswa. Pemerintah provinsi akan memberikan sanksi bagi sekolah yang terbukti memaksakan program semacam ini.
Kebijakan ini menuai respons positif dari sebagian besar masyarakat, terutama orang tua dari kalangan menengah ke bawah.
Mereka merasa kebijakan ini membawa keadilan dan mengurangi tekanan ekonomi.
Meski begitu, beberapa pihak mempertanyakan bagaimana implementasi pengawasan dilakukan secara konsisten.
Untuk itu, Dedi Mulyadi mengimbau Dinas Pendidikan serta para kepala sekolah untuk terlibat aktif dalam memastikan aturan ini dipatuhi.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sekolah-sekolah di Jawa Barat dapat kembali ke tujuan awalnya: mencetak generasi berpendidikan, bukan hanya merayakan kelulusan dengan kemewahan yang tidak perlu.
