Larangan THR: Kang Dedi, Berikan Solusi
Penulis,AbahRoy
Ketua DPC Aswin Kota Cirebon
Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang melarang ormas, LSM, dan wartawan meminta atau menerima THR memang bertujuan untuk mencegah pungutan liar dan menjaga profesionalisme. Namun, jangan sampai aturan ini justru menambah beban mereka yang selama ini belum sejahtera.
Banyak wartawan di lapangan bekerja tanpa gaji tetap, sementara ormas dan LSM sering kali berjuang sendiri tanpa dukungan finansial yang memadai.
Jika meminta THR dilarang, bagaimana pemerintah memastikan mereka tetap bisa hidup layak?
Sebagai pemimpin, Kang Dedi seharusnya bersikap adil dalam kebijakan sosial.
Jangan hanya melarang tanpa memberikan solusi nyata.
Jika guru honorer bisa mendapat insentif, mengapa wartawan yang juga berjuang untuk demokrasi dibiarkan tanpa kepastian kesejahteraan?
Larangan ini akan lebih bijak jika diiringi dengan langkah konkret, seperti insentif bagi wartawan, jaminan sosial, atau regulasi yang memastikan media menggaji mereka dengan layak.
Kebijakan yang baik bukan hanya soal menertibkan, tetapi juga memastikan keadilan bagi semua.
Jangan sampai yang lemah semakin terhimpit sementara yang kuat tetap diuntungkan.
Dan perlu sadari kang Dedi Mulyadi gubernur Jawa Barat yang terhormat ,wartawan/Jurnalis sangat andil terhadap Bapak/Saudara bisa sekarang duduk di kursi sebagai Gubernur Jabar.
Oleh karena itu tolong solusinya supaya kami layak dalam sejahtera ,karena kami juga pilar dari sebuah Negara
Kota Cirebon,20/03/2025
—
