Pemkab Indramayu Berikan Penghargaan Dan Penganugerahan Kepada SKPD Atas Pelayanan Publik
Pemkab Indramayu Berikan Penghargaan Dan Penganugerahan Kepada SKPD Atas Pelayanan Publik
Indramayu-aswinnews.com- Pemerintah Kabupaten Indramayu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yakni mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing Atas komitmennya tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerima penghargaan atas keberhasilan mereka dalam mencapai nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan di Hotel Swiss Berlin Aula Kencana 3, Kamis ( 19/12/2024).
Penghargaan ini diberikan Bupati Indramayu Hj Nina Agustina melalui Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan inovasi yang telah dilakukan.
Berdasarkan hasil pengukuran nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 SKPD dengan peringkat terbaik diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip (DPA) dengan nilai 83 poin (Juara 1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah ( BAPEDA ) Litbang dengan nilai 82,49 Poin ( Juara 2 ) Serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan nilai 81,06 poin (Juara 3) Sedangkan untuk Kecamatan diraih oleh Kecamatan Indramayu dengan nilai 80,23 poin (Juara 1) Kecamatan Juntinyuat dengan nilai 80,07 poin (Juara 2) dan Kecamatan Balongan dengan nilai 80,06 poin (Juara 3)
Dalam sambutannya Bupati Indramayu Hj Nina Agustina seperti yang disampaikan staff ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, Suwenda mengatakan perlu sinergi dan kolaborasi yang baik dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi yang merupakan fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan.
Saat ini ekspektasi masyarakat dan dunia usaha atas pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menciptakan hasil atau dampak yang dapat dirasakan secara nyata cepat dan tepat menyentuh isu atau permasalahan faktual.
Reformasi birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat.
Menurut Suwenda, isu hulu yang menjadi fokus adalah perbaikan tata kelola pemerintahan pada tahun 2024 yang tertuang dalam roadmap. Reformasi birokrasi seperti peningkatan akuntabilitas kinerja yang menargetkan predikat BB, akuntabilitas keuangan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian(WTP), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target 3,70 poin.
,”Di samping itu, untuk meningkatkan keuntungan.Kualitas ASN juga menargetkan indeks sistem merit dengan 330 poin dari sisi pengawasan internal, menargetkan kapabilitas APIP, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada level 3,” Kata Suwenda
Hal ini baru, selain penghargaan kepada SKPD dengan nilai indeks reformasi birokrasi terbaik, pada kesempatan itu juga diberikan apresiasi kepada perwakilan SKPD sebagai simpel pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI, yaitu Puskesmas Widasari, Puskesmas Lohbener, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Hal ini baru, pada kesempatan itu hadir Kepala Bagian Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, Teten Ali Mulkungkun, Kepala Bagian Organisasi Setda Indramayu, yang juga Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi PMK Indramayu, Iman Hadi Rahman,Kepala SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indramayu.