20 Desa Di Kabupaten Jombang Dinyatakan Sebagai Lokus Stunting
20 Desa Di Kabupaten Jombang Dinyatakan Sebagai Lokus Stunting
Jombang-aswinnews.com- Sebanyak 20 desa di Jombang, Jawa Timur, dinyatakan sebagai lokus stunting karena memiliki kasus stunting yang tinggi.
Dalam satu desa, jumlah kasus stunting bahkan mencapai lebih dari 80 balita.
”Ada 20 lokus stunting yang dinyatakan dalam surat Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/79/415.10.1.3/2024 tentang Lokus Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jombang,” kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DPPKB PPPA) Jombang. Desa yang jadi lokus stunting memiliki kasus balita stunting di atas 30 kasus.
Di antaranya Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro paling banyak dengan temuan 84 balita stunting dan 341 keluarga berisiko stunting, Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek dengan temuan 48 kasus stunting.
Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito 46 kasus.
Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung 45 kasus.
Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang 43 kasus.
Desa Losari, Kecamatan Ploso 43 kasus Desa Sebani, Kecamatan Sumobito 42 kasus.
Desa Keras, Kecamatan Diwek 42 kasus.
Desa Segodorejo, Kecamatan Sumobito 41 kasus.
Dan Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung 41 kasus.
Selanjutnya, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung 39 kasus, Desa Curahmalang, Kecamatan Sumobito 37 kasus.
Desa/Kecamatan Ploso 37 kasus, Desa Gedongombo, Kecamatan Sumobito Ploso 37 kasus.
Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek 35 kasus.
Desa/Kecamatan Wonosalam 34 kasus.
Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang 34 kasus. Desa/Kecamatan Sumobito 32 kasus.
Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan 32 kasus.
Dan Desa Tondowulan, Kecamatan Plandaan 32 kasus balita stunting.
”Tidak hanya jumlah balita stunting yang tinggi, keluarga berisiko stunting juga tinggi, jumlahnya bervariasi, ada yang 70 keluarga, ada yang mencapai lebih dari 400 keluarga,” jelasnya.
Hasil analisa yang dilakukan, rata-rata balita mengalami stunting pada rentang usia 6 bulan sampai 1,5 tahun, atau pada masa-masa pemberian MPASI (makanan pendamping air susu ibu).
Meja lima atau meja konseling di posyandu sering kali dilewatkan.
Padahal harusnya, pada saat penimbangan, jika balita tidak mengalami kenaikan berat badan, atau justru mengalami penurunan berat badan, kader harus memberikan konseling kepada ibu.Kami minta kader untuk membuat atau memberikan video singkat, tentang bagaimana cara memberikan MPASI yang tepat,” katanya.
Menurutnya, orang tua yang balitanya stunting tidak efeltif jika harus mengandalkan bantuan dari pemerintah saja.
”Kalau mengandalkan bantuan, beban pemerintah akan sangat berat, sehingga yang paling penting adalah memberikan pemahaman kepada seluruh ibu balita dan baduta, untuk memberikan ketercukupan gizi. Tetap memberikan ASI dan MPASI yang tepat,” jelasnya.
Menurutnya, tidak semua orang tua yang balitanya stunting adalah balita dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.
”Bahkan setengah dari kasus yang terjadi adalah berasal dari keluarga mampu. Yang biasanya orang tuanya berkarier, balita dititipkan kepada nenek, atau pengasuh-pengasuh lain yang tidak memiliki pengetahuan cukup untuk pengasuhan tepat,”