Oleh :
Prof. Dr. TM. Jamil, M.Si
Akademisi dan Pengamat Sosial Politik Universitas Syiah Ku
aswinnews.com – Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei seharusnya bukan sekadar seremoni historis, melainkan momentum refleksi nasional. Sebab pertanyaan paling mendasar hari ini bukan lagi “seberapa merdeka bangsa ini?”, tetapi “ke mana arah bangsa ini sedang dibawa?”
Indonesia memasuki tahun 2026 dalam situasi sosial-politik yang paradoksal. Di satu sisi pembangunan fisik terus dipertontonkan, teknologi berkembang cepat, dan demokrasi terlihat hidup melalui kebebasan informasi. Namun di sisi lain, rakyat justru merasakan kecemasan sosial yang semakin dalam: harga kebutuhan meningkat, lapangan kerja menyempit, pendidikan kehilangan ruh pembebasan, dan politik semakin terasa jauh dari penderitaan masyarakat.
Dalam teori risk society dari Ulrich Beck, masyarakat modern justru melahirkan kecemasan baru akibat ketidakpastian sosial, ekonomi, dan politik. Kemajuan tidak otomatis menghadirkan rasa aman. Sebaliknya, modernitas sering menciptakan “masyarakat cemas” yang hidup dalam tekanan ketidakpastian masa depan. Fenomena ini sedang terasa kuat di Indonesia, termasuk di Aceh.
Hari ini kita menyaksikan generasi muda yang memiliki gelar, tetapi kehilangan kepastian kerja; memiliki akses informasi luas, tetapi mengalami krisis makna hidup; aktif di media sosial, tetapi semakin jauh dari solidaritas sosial. Inilah ironi zaman modern: konektivitas meningkat, tetapi keterhubungan kemanusiaan justru melemah.
Dalam konteks Aceh, problemnya bahkan lebih kompleks. Daerah yang memiliki kekayaan sejarah, identitas religius, dan kekhususan politik ini masih terjebak pada problem klasik: kemiskinan struktural, rendahnya produktivitas ekonomi, budaya patronase politik, dan ketergantungan fiskal terhadap pusat. Banyak elite berbicara atas nama rakyat, tetapi tidak semua benar-benar hidup bersama denyut penderitaan rakyat.
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut kondisi ini sebagai symbolic power, yaitu kekuasaan yang bekerja melalui simbol, citra, dan legitimasi sosial. Politik hari ini sering kali tidak lagi bertarung dalam gagasan besar, melainkan dalam penciptaan persepsi. Akibatnya, masyarakat dibanjiri slogan perubahan, tetapi minim transformasi substantif.
Kita juga menghadapi krisis serius dalam dunia pendidikan. Kampus perlahan berubah menjadi ruang administratif yang sibuk mengejar akreditasi, ranking, dan publikasi formal, tetapi sering kehilangan fungsi moral dan keberpihakan sosialnya. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekadar mekanisme produksi tenaga kerja.
Jika pendidikan hanya melahirkan lulusan yang patuh tanpa daya kritis, maka bangsa ini sedang memproduksi generasi pekerja, bukan generasi pemimpin. Inilah yang melahirkan fenomena generasi cemas — generasi yang cerdas secara teknis, tetapi rapuh secara psikologis dan sosial.
Mahasiswa hari ini menghadapi tekanan besar: biaya pendidikan meningkat, persaingan kerja brutal, dan ruang kritik semakin menyempit oleh budaya pragmatisme. Banyak anak muda akhirnya memilih diam, karena merasa kritik tidak lagi mengubah keadaan. Padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa perubahan besar selalu lahir dari keberanian moral mahasiswa dan kaum intelektual.
Kebangkitan Nasional 1908 lahir ketika kaum terdidik mulai sadar bahwa penjajahan bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal ketertinggalan ilmu dan lemahnya kesadaran kolektif. Sayangnya, pada era sekarang penjajahan hadir dalam bentuk yang lebih halus: kolonialisme digital, ketergantungan ekonomi global, budaya konsumtif, dan dominasi pengetahuan asing.
Antonio Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni, yaitu penguasaan yang tidak lagi menggunakan kekerasan, tetapi membentuk cara berpikir masyarakat. Bangsa dapat terlihat merdeka secara politik, tetapi tetap terjajah secara mental dan intelektual. Ketika masyarakat lebih percaya viralitas daripada kebenaran ilmiah, lebih mengagungkan popularitas daripada integritas, maka sesungguhnya bangsa sedang mengalami kemunduran kesadaran.
Lalu, masihkah ada harapan bagi Aceh dan Indonesia?
Jawabannya: masih ada, tetapi harapan tidak akan datang secara otomatis. Harapan harus diperjuangkan melalui kesadaran kritis dan keberanian moral.
Rakyat harus kembali menjadi warga negara yang aktif, bukan sekadar penonton politik lima tahunan. Demokrasi tanpa partisipasi kritis hanya akan melahirkan oligarki yang terus memperkuat dirinya sendiri.
Mahasiswa harus kembali menjadi penjaga nurani publik. Kampus tidak boleh hanya menjadi tempat mencari ijazah dan pekerjaan, tetapi ruang melahirkan keberanian intelektual. Kritik mahasiswa bukan ancaman negara, melainkan tanda bahwa demokrasi masih hidup.
Sementara itu, ilmuwan dan akademisi harus berhenti menjadi “buruh pengetahuan” yang hanya sibuk mengejar angka sitasi dan proyek administratif. Ilmu pengetahuan harus kembali berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam pandangan Jurgen Habermas, intelektual memiliki tanggung jawab membangun public sphere atau ruang publik yang sehat agar masyarakat tidak dikuasai manipulasi kekuasaan dan informasi.
Aceh dan Indonesia membutuhkan kebangkitan baru: kebangkitan akal sehat publik. Sebab ancaman terbesar bangsa hari ini bukan hanya kemiskinan ekonomi, tetapi kemiskinan moral, kemiskinan empati, dan kemiskinan keberanian berpikir.
Hari Kebangkitan Nasional 2026 harus menjadi alarm sejarah bahwa bangsa ini tidak boleh terus berjalan tanpa arah. Jika generasi muda kehilangan harapan, maka negara sedang menuju krisis peradaban. Tetapi jika mahasiswa, rakyat, dan ilmuwan mampu membangun solidaritas moral serta keberanian berpikir kritis, maka masa depan Indonesia masih mungkin diselamatkan.
Karena sesungguhnya bangsa besar bukan bangsa yang bebas dari masalah, melainkan bangsa yang tidak menyerah terhadap masa depannya sendiri.
