🖋️ Oleh: Yosep Hamdi (Bang Yos),
🛠️ Editor: Kenzo | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, dan Ter-Update
🎙️ Kontributor: Yosep Hamdi – Ketua DPC Aswin Purwakarta
Media adalah pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Ia bukan hanya penyampai berita, tetapi penopang utama transparansi dan pengawasan terhadap kekuasaan. Maka ketika ada pemimpin daerah yang “alergi” terhadap media, patut dipertanyakan integritas dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Media: Penjaga Keseimbangan Kekuasaan
Dalam sistem demokrasi, ada tiga pilar utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, media massa dijuluki sebagai pilar keempat karena memiliki peran strategis yang tak kalah penting.
Media tidak sekadar memberitakan peristiwa. Ia juga mengawasi kebijakan, membuka ruang kritik, menyuarakan suara rakyat, dan mendorong pembenahan birokrasi. Media yang sehat akan melahirkan masyarakat yang cerdas dan pemerintah yang bertanggung jawab.
Bukan Musuh, Media Adalah Mitra Strategis Pemerintah
Sayangnya, tidak semua kepala daerah memahami hal ini. Ada pemimpin yang merasa terusik ketika dikritik oleh media, seolah media adalah lawan politik, bukan mitra demokrasi. Padahal, kritik media merupakan bagian dari koreksi sosial, bukan serangan pribadi.
Seorang pemimpin yang resisten terhadap sorotan media justru menunjukkan bahwa ia belum siap diuji secara terbuka. Padahal, kepemimpinan publik menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan daya tahan terhadap kritik.
Memutus Kerja Sama dengan Media, Tanda Antikritik
Lebih jauh, ada pula fenomena pemimpin daerah yang memutus kerja sama dengan media secara sepihak — terutama kepada media yang bersikap kritis. Ini bukan hanya tindakan tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Memutus kerja sama tanpa alasan objektif dan transparan bisa dimaknai sebagai bentuk penghindaran pengawasan publik. Bahkan, jika hanya dilakukan terhadap media tertentu yang kritis, maka tindakan itu berpotensi sebagai bentuk diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan.
Pemutusan semacam ini memberi sinyal bahwa ada yang ingin disembunyikan — bisa jadi soal anggaran, proyek bermasalah, atau kebijakan yang kontroversial.
Pemimpin Alergi Media = Kepemimpinan yang Lemah
Media bukan untuk dikendalikan. Dalam negara demokrasi, media harus dirangkul, diajak berdialog, dan dijadikan cermin untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Pemimpin yang demokratis tidak akan lari dari kritik, justru menjadikannya bahan evaluasi.
Alergi terhadap media adalah tanda ketidakmatangan dalam kepemimpinan. Dan lebih dari itu, mengkhianati amanat rakyat yang menginginkan pemerintahan terbuka, jujur, dan bisa dipercaya.
Media adalah Jembatan Rakyat dan Pemerintah
Tanpa media, rakyat kehilangan akses informasi. Dan tanpa informasi, demokrasi akan kehilangan napasnya. Maka, setiap pemimpin daerah seharusnya menjaga hubungan baik dengan media, bukan dengan kepalsuan, tapi dengan keterbukaan dan komitmen pelayanan publik.
Dalam era digital dan keterbukaan seperti sekarang, justru pemimpin yang mampu membangun kemitraan kritis-konstruktif dengan media-lah yang akan dikenang dan dipercaya.
🎙️ Kontributor: Yosep Hamdi
Ketua DPC Asosiasi Wartawan Internasional (Aswin) Purwakarta
Ketua DPC Gabungan Persatuan Sopir Indonesia (GAPERSSI) Purwakarta
Media-Informasi Askab PSSI Purwakarta
Ketua DPC Cagar Pusaka Cikalong (CPC) Purwakarta
Pengurus Karang Taruna Kabupaten
📝 Redaksi AswinNews.com mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, untuk terus memperkuat sinergi dengan media demi membangun bangsa yang adil, terbuka, dan demokratis.
