Bukan Sekadar Menindak Bawahan, Tapi Membenahi Sistem dan Tanggung Jawab Atasan
🖊️ Oleh: Yos
📍 Editor: Kenzo | Redaksi ASWINNEWS.COM
Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
Purwakarta, 14 November 2025
PURWAKARTA — Polemik dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kembali mencuat di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Meski modus dan pola praktik semacam ini bukan hal baru, kasus kali ini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial dan menyeret peran seorang pejabat daerah yang turut menyorot kasus tersebut secara terbuka.
Meski sikap pejabat tersebut dinilai menunjukkan perhatian, namun secara etika birokrasi dan tata kelola organisasi, ekspose publik yang vulgar terhadap kesalahan bawahan justru menimbulkan pertanyaan: di mana fungsi pembinaan dan pengawasan internal selama ini?
Bukan Kasus Baru, Tapi Mengapa Selalu Terulang?
Skema penyaluran PIP memang kerap menjadi celah bagi oknum untuk menyalahgunakan wewenang. Dari pemotongan dana siswa, manipulasi data penerima, hingga pengondisian pencairan oleh operator sekolah. Semua ini bukan cerita baru, namun tak kunjung mendapat perbaikan sistemik.
Yang menjadi ironi adalah minimnya pengawasan dari atasan. Bila pelanggaran ini berlangsung lama dan masif, bukan tidak mungkin ada pembiaran atau bahkan dugaan keterlibatan secara struktural.
Kasus SDN Sukasari: Mengorbankan Operator, Melupakan Atasan?
Dalam kasus terbaru yang viral, seorang operator SDN Sukasari diberhentikan setelah diduga menyalahgunakan dana PIP. Namun publik patut bertanya: apakah ini murni kesalahan individu, atau ada mata rantai tanggung jawab yang sengaja diputus di tengah jalan?
Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tindakan satu individu tidak bisa dilepaskan dari sistem dan pengawasan atasan. Seperti dalam doktrin militer: “tidak ada prajurit yang salah” — karena kesalahan anak buah adalah cermin dari kegagalan pengawasan komando.
Disdik Tak Cukup Menindak, Harus Benahi Sistem
Persoalan ini tidak bisa berhenti pada pemberhentian satu-dua staf sekolah. Dinas Pendidikan Purwakarta sebagai institusi pembina dan pengawas harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme PIP, termasuk pola pengawasan di sekolah-sekolah.
Jika terbukti ada pembiaran, maka atasan pun bisa dimintai pertanggungjawaban secara administratif, bahkan etis. Dalam konteks hukum, pejabat yang mengetahui penyimpangan namun tidak mengambil tindakan juga dapat dikategorikan lalai atau turut serta secara pasif.
Peran Inspektorat: Bukan Hanya Memeriksa, Tapi Mengawasi dan Membina
Kita juga menantikan peran aktif Inspektorat Kabupaten Purwakarta, tidak hanya sebagai auditor internal, tetapi sebagai instrumen pengawasan preventif dan pembinaan yang menyeluruh.
Investigasi mendalam harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan terjadi dan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Jika ada unsur pidana, maka proses hukum harus ditegakkan, bukan disapu di bawah karpet.
Penutup: Saatnya Tertibkan, Bukan Tutupi
Program PIP adalah hak siswa dari keluarga miskin. Setiap rupiah yang diselewengkan adalah pelanggaran terhadap hak anak-anak bangsa. Jika tidak ditertibkan secara menyeluruh, maka kebocoran demi kebocoran akan terus terjadi, dan publik kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan.
Disdik Purwakarta harus segera bertindak: membenahi sistem, memperbaiki pengawasan, dan menindak bukan hanya pelaku lapangan, tetapi juga para pembina yang lalai. Karena keadilan tidak boleh tebang pilih.
