Rekonsiliasi Versi Prabowo Subianto Telah Dilakukan Untuk Membangun Bangsa Dan Negara
Oleh : Jacob Ereste
Wartawan Lepas
Acara ngobrol rutin mingguan Senin-Kamis di Sekretariat GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) Jl. Ir. H. Juanda, Jakarta pusat, 14 April 2025 hadir diantaranya Jendral TNI Purn. Urip Sukoco, Kanjeng Bios Abiyoso dan Efa Bone yang mendapat pencerahan tentang langkah-langkah taktis dan strategis Presiden Prabowo Subianto menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu sebagai Pemimpin Spiritual Nusantara pada intinya telah melakukan rekonsiliasi seperti merekrut semua elemen masyarakat dari berbagai bidang serta beragam latar belakang profesi maupun organisasi kemasyarakatan dan aktivis seperti Agus Jabo Priyono, Iwan Sumule hingga Ferry Juliantono.
Gebrakan Prabowo Subianto pun dalam bidang politik sangat mengagumkan dengan berkunjung ke berbagai negara hingga ke Timur Tengah juga jelas membawa misi ekonomi, diplomasi sekaligus menandai kehadiran bangsa dan negara Indonesia di kancah pergaulan dengan bangsa-bangsa yang di dunia.
Sementara pembenahan didalam negeri semakin meyakinkan menuju perbaikan yang signifikan dengan melakukan pembenahan seperti yang tampak semakin banyak pelaku korupsi yang diungkap. Mulai dari kasus Pertamina, pertambangan dan perkebunan perambahan hutan yang diperkirakan di pengadilan serta melakukan penyitaan jutaan hektar perkebunan kelapa sawit yang melakukan tindak pidana pelanggaran perambahan hutan.
Indikator dari rekonsiliasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu, diam merangkul semua musuh politiknya dengan tetap bertujuan baik untuk membangun bangsa dan negara Indonesia lepas dari dari kemiskinan dan kebodohan melalui pendidikan, makan bergizi gratis serta program pengentasan kemiskinan dengan program membangun puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih yang akan segera ada di setiap desa yang ada di Indonesia.
Kecuali itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memulai kepemimpinannya dengan membentuk kementerian serta kelembagaan yang baru yang bertugas khusus mengatasi masalah kemiskinan, yaitu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dikepalai oleh Budiman Sujatmiko dan Wakilnya Iwan Sumule.
Karena itu, harapan terhadap Kabinet Merah Putih yang dikomando Presiden Prabowo meyakinkan adanya optimisme akan menjadikan Indonesia bangkit dan tangguh dari keterpurukan akibat warisan masa lalu dan memburuknya ekonomi dunia yang sangat berpengaruh bagi Indonesia.
Komitmen untuk mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan bangsa Indonesia, juga akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi yang dapat mengandalkan adanya Ferry Juliantono yang memang memiliki latar belakang ekonomi dan koperasi sejak aktif di
Lima badan baru yang menyertai Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diantaranya adalah Badan Pengendalian dan Investasi Khusus, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Penyelenggara Haji, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Artinya, komitmen Presiden Prabowo pun untuk melindungi dan menjaga kerukunan dan kenyamanan umat beragama dapat dipercaya senantiasa diorientasikan kepada kepentingan rakyat. Begitu juga dengan pembagian tugas yang lebih khusus dan spesifik dari sejumlah kementerian mulai dari 7 Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Sedangkan untuk Kementerian adanya Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Agraris dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Dan memang, cara penataan organisasi dan lembaga pemerintahan Presiden Prabowo diimplementasikan secara nyata dalam Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang efektif berlaku sejak 21 Oktober 2024. Beragam bentuk terobosan baru pun dilakukan, seperti Danantara, pengambilalihan lahan perkebunan kelapa sawit yang menggasak jutaan hektar hutan disita dan akan dibawa ke pengadilan, sejumlah pelaku korupsi uang negara terus diburu dan ditangkap, RUU penyitaan aset bagi pengentit duit rakyat dan negara pun akan segera diberlakukan dengan pemberatan hukuman mati atau minimal seumur hidup — utamanya bagi penyelenggara negara atau penegak hukum — hingga usaha pembenahan aparatur negara pun terus dilakukan. Ini semua dilakukan dalam kebijakan Presiden Prabowo Subianto mampu memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan rakyat, ungkap Sri Eko Sriyanto Galgendu menyimpulkan inti dari diskusi rutin Senin-Kamis GMRI yang berlangsung santai menikmati kuliner Ayam Ancur dan Goreng Burung serta minuman beras kencur hangat sajian Rumah Makan Soto Gubeng yang terpusat di kawasan Juanda, Jakarta Pusat.
Agaknya, begitulah rekonsiliasi yang diidealkan GMRI untuk membangun bangsa dan negara yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung nama besar leluhur serta keluarganya, sebagai pahlawan, begawan dan pengusaha dan patriot bangsa yang akan menorehkan tinta emas l sejarah panjang menuju 100 tahun kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia memasuki era kejayaan pada tahun 2045.
Pecenongan, 14 April 2025
—
