Kerugian Negara Yang Mengabaikan Kerugian Rakyat
Oleh : Jacob Eresete
Wartawan Lepas
Logikanya memang, jika benar penggaron uang negara lewat Pertamina ini modusnya adalah mengikuti Pertamax dengan Pertalite sehingga negara telah dirugikan hampir 1.000 triliun, pihak penyidik patut diragukan karena mengabaikan kerugian rakyat yang menggunakan produk oplosan itu untuk kendaraannya menjadi rusa. Artinya, bila negara sudah begitu besar didera kerugian, pasti jumlah kerugian yang diderita oleh rakyat minimal sebesar itu juga nilai kerugiannya, bila tidak bisa dikatakan lebih besar dari kerugian yang dialami oleh negara.
Jadi masalah yang muncul dari dari masalah ketamakan dan kerakusan para penyamun yang bersarang di Pertamina itu ikut membuktikan bahwa kepentingan rakyat sungguh tidak mendapat perhatian. Maka itu, rakyat harus berdiam — bila perlu dibarengi oleh tindakan yang nyata — apa yang terbaik harus dilakukan sehingga hakekat dari kedaulatan rakyat yang masih tersisa masih bisa dipertahankan supaya tidak sepenuhnya habis dan kandas tidak lagi tersisa sama sekali.
Inilah tragis dalam bentuk lain yang telah merundung nasib rakyat yang tidak lagi dianggap sebagai pemilik sah dari negeri ini. Dan kasus serupa seperti yang bakal terjadi pada pelaku pemagaran laut di pantai Utara Tangerang, Banten bila sanksi terhadap pelakunya nanti dianggap cukup dengan membayar denda sebesar Rp 48 milyar seperti yang ramai dalam pemberitaan dari pokok masalah yang bermula dari PSN PIK – 2 yang mulai tenggelam seperti para pelaku pemagaran laut yang cuma menyentuh segelintir orang. Padahal, pekerjaan besar segede itu mana mungkin bisa dilakukan tanpa keterlibatan banyak orang hingga penguasa yang memberi kebebasan untuk melakukannya dengan sekehendak hati serta penuh gairah Persis seperti makna yang diekspresikan oleh hasrat untuk memperpanjang masa jabatan yang terpaksa disubstitusi kan dalam bentuk bayangan dirinya yang tidak kalah tamak dan rakus serta dungu tak tahu malu.
Harga diri rakyat yang merasa pantas untuk melawan terhadap kesewenang-wenangan ini adalah fitrah manusia yang patut dijunjung tinggi lantaran asal muasalnya merupakan karunia Allah SWT yang wajib dijaga agar nilai-nilai luhur kemanusiaan yang disadari sebagai khalifatullah — wakil Tuhan di bumi — tidak sampai menjadi azab yang harus ditanggung dalam bentuk lahir maupun batin. Dan bagi mereka yang khianat pada mandat dan amanah rakyat patut dikutuk sampai ke anak cucu. Tiada kecuali bagi mereka yang cuma memberi diskon keringanan terhadap ganjaran hukuman yang diberikan secara layak. Lantaran korupsi pun sudah menjarah begitu begitu meluas, sampai ke wilayah hukum serta wilayah adminitrasi. Tentu harus tetap diingat dan diyakini bahwa suara rakyat adalah suara Tahun yang akan didengar oleh langit.
Banten, 1 Maret 2025
—
