Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN Kritisi Prabowo: Evaluasi Pendirian URI, Kalau Tidak Mendesak Sebaiknya Dibatalkan

JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN, Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM (ASH), melontarkan kritik terhadap rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) yang digagas pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai belum menunjukkan urgensi yang jelas di tengah kondisi ekonomi dan fiskal negara yang masih menghadapi berbagai tantangan.

“Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan penyelesaian persoalan pendidikan yang nyata di depan mata. Masih banyak mahasiswa kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), fasilitas kampus di berbagai daerah belum memadai, dan kualitas pendidikan tinggi masih membutuhkan perhatian serius. Jangan sampai membangun sesuatu yang baru, tetapi mengabaikan persoalan yang sudah ada,” tegas ASH (Sabtu, 01/08/2026).

Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa URI diproyeksikan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Lulusan URI diharapkan mampu mengisi posisi strategis di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN), aparatur sipil negara (ASN), maupun berbagai lembaga publik. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pembentukan URI dilatarbelakangi keinginan pemerintah untuk membangun sistem pembinaan kepemimpinan nasional yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Meski demikian, ASH menilai berbagai kritik yang disampaikan kalangan akademisi, pakar hukum, dan pemerhati pendidikan merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah perlu membuka ruang evaluasi secara objektif. Menurutnya, setiap kebijakan strategis harus dibangun di atas landasan hukum yang kuat, kajian akademik yang komprehensif, serta perencanaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.

Ia juga menyoroti polemik mengenai proses pendirian URI yang menjadi perhatian publik. Menurut ASH, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi bahwa prosedur pembentukan perguruan tinggi diabaikan.

“Kepercayaan publik dibangun melalui transparansi, bukan melalui keputusan yang memunculkan banyak tanda tanya. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka dasar hukum, kajian akademik, kebutuhan nasional, serta sumber pembiayaan program tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ASH mengingatkan bahwa setiap rupiah uang negara harus digunakan berdasarkan skala prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia berpandangan bahwa memperkuat perguruan tinggi yang telah ada, meningkatkan kualitas dosen, memperluas program beasiswa, memperbaiki fasilitas pendidikan, serta meringankan beban biaya kuliah mahasiswa seharusnya menjadi prioritas utama sebelum membangun institusi baru.

“Kalau memang setelah dilakukan evaluasi ternyata pendirian URI belum menjadi kebutuhan yang mendesak, saya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan membatalkannya. Menunda atau membatalkan sebuah kebijakan demi kepentingan rakyat bukanlah bentuk kelemahan, melainkan sikap kenegarawanan,” katanya.

Menurut ASH, kritik terhadap kebijakan publik tidak boleh dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam negara demokrasi. Ia berharap pemerintah menjadikan berbagai masukan dari akademisi, organisasi masyarakat, dan publik sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan final.

“Negara saat ini membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Pendidikan harus menjadi instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar melahirkan proyek baru yang urgensi, manfaat, dan prioritasnya masih diperdebatkan di ruang publik,” pungkasnya.[]

Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi