DPRD Pontianak Soroti Potensi PAD yang Belum Tergarap Optimal, Komisi III Desak Pemkot Evaluasi Pengelolaan Pajak, Aset, dan Pasar

PONTIANAK, AswinNews.com – Komisi III DPRD Kota Pontianak menyoroti masih besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum tergarap secara optimal. Dalam rapat kerja penyusunan agenda strategis, Komisi III meminta Pemerintah Kota Pontianak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pajak daerah, aset milik pemerintah, serta retribusi pasar guna memastikan tidak ada potensi penerimaan daerah yang terlewat.

Sorotan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola keuangan daerah. Komisi III menilai optimalisasi PAD menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pontianak, Berdi, S.Sos., menegaskan bahwa seluruh sumber pendapatan daerah harus dipetakan, dievaluasi, dan dioptimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan.

«”Kami meminta Pemerintah Kota Pontianak melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh wajib pajak. Potensi penerimaan daerah harus digali secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Berdi, Sabtu (1/8/2026).»

Selain sektor perpajakan, Komisi III juga menilai pengelolaan aset daerah dan pasar tradisional masih menyimpan potensi besar yang dapat ditingkatkan melalui tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan profesional.

«”Kami melihat masih terdapat potensi besar dari pengelolaan aset pemerintah maupun pasar. Karena itu, kami mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi, pembenahan, dan optimalisasi agar aset daerah benar-benar memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah,” lanjutnya.»

Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, S.T., M.T., menyatakan Pemerintah Kota Pontianak selama ini terus berupaya mengoptimalkan penerimaan retribusi, khususnya di pasar-pasar tradisional. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi capaian penerimaan.

«”Secara umum Pemerintah Kota Pontianak sudah mengoptimalkan penarikan retribusi di pasar-pasar tradisional. Memang masih ada pedagang yang menunggak, salah satunya karena kondisi pasar yang sepi akibat perubahan pola belanja masyarakat ke sistem belanja online. Meski demikian, berbagai saran dan masukan dari DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan PAD ke depan,” ujar Edi Rusdi Kamtono.»

Dorongan Komisi III tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pemanfaatan barang milik daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 juga mengatur agar setiap barang milik daerah dikelola secara tertib administrasi, dimanfaatkan secara optimal, serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.

Komisi III DPRD Kota Pontianak menegaskan akan terus mengawal pengelolaan pajak, aset, dan pasar melalui fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD. Sementara itu, Pemerintah Kota Pontianak menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan dari legislatif dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Penulis: Nardi M
Jabatan: Redaksi AswinNews.com

Redaksi AswinNews.com
“Mengabarkan Fakta, Mencerahkan Bangsa.”