FKSS Jabar Dorong Paradigma Baru Anggaran Pendidikan, Prioritaskan Hak Murid Tanpa Membedakan Sekolah Negeri dan Swasta

BANDUNG – AswinNews.com – Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat (FKSS Jabar) mendorong perubahan paradigma dalam kebijakan anggaran pendidikan di Jawa Barat. Organisasi yang mewadahi kepala sekolah SMA swasta tersebut menilai alokasi anggaran pendidikan semestinya berorientasi pada peserta didik, bukan pada status sekolah.

Pandangan tersebut disampaikan FKSS Jabar saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) XIV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Senin (27/7/2026), di Bandung.

Ketua Umum FKSS Jabar, Ade D. Hendriana, mengatakan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, kebijakan pendidikan, termasuk pengalokasian anggaran, perlu memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh peserta didik di Jawa Barat, baik yang belajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Menurut Ade, prinsip tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.

Dalam paparannya, FKSS Jabar menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seharusnya benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan asal sekolahnya. Menurut FKSS Jabar, prinsip keadilan anggaran menjadi faktor penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat.

FKSS Jabar berpandangan bahwa selama ini berbagai program pendidikan masih cenderung berorientasi pada satuan pendidikan, terutama sekolah negeri. Bantuan pembangunan sarana dan prasarana, dukungan tenaga pendidik, hingga berbagai program penguatan mutu dinilai lebih banyak mengalir ke sekolah negeri. Sementara itu, sekolah swasta yang juga berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dinilai belum memperoleh dukungan yang seimbang.

Padahal, sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan, terutama di daerah yang daya tampung sekolah negeri masih terbatas. Kehadiran sekolah swasta selama ini menjadi bagian penting dalam memastikan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.

Sebagai contoh, FKSS Jabar menilai skema Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diterapkan pemerintah pusat telah menerapkan prinsip yang lebih berkeadilan. Dalam program tersebut, bantuan diberikan berdasarkan jumlah peserta didik sehingga murid di sekolah negeri maupun sekolah swasta memperoleh hak yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Model pembiayaan seperti itu dinilai layak menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan anggaran pendidikan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Dengan menjadikan peserta didik sebagai fokus utama pembiayaan, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dukungan pendidikan tanpa dipengaruhi status sekolah tempat mereka belajar.

FKSS Jabar berharap masukan yang disampaikan dalam RDP tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Pansus XIV DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik sebagai pusat pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat.

Penulis: Maztho
Sumber: Humas FKSS Jabar

Redaksi AswinNews.com
Mengabarkan Fakta, Mencerahkan Bangsa.