Menakar Urgensi “Ngagubyag Balong”: Memancing Ikan Di Tengah Kolam Defisit Anggaran Purwakarta

Yosep Ketua DPC Aswin Purwakarta l Aswinnews.com

Tradisi Ngagubyag Balong kembali digelar Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Purwakarta. Acara yang berlangsung serentak di 17 kecamatan ini dikemas sebagai pesta rakyat yang meriah dan sarat nilai kebersamaan. Ribuan warga turun ke kolam, berebut ikan dengan tangan kosong dalam suasana penuh kegembiraan.

Namun di balik kemeriahan tersebut, muncul pertanyaan yang layak diajukan publik: apakah pesta semacam ini tepat dilaksanakan ketika kondisi fiskal daerah belum sepenuhnya sehat?

Data realisasi APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 hingga 19 Juni 2026 menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,458 triliun, namun realisasinya baru mencapai Rp813,24 miliar atau 33,08 persen. Di sisi lain, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp2,483 triliun telah terealisasi Rp845,75 miliar atau 34,06 persen.

Dari angka tersebut terlihat bahwa belanja daerah telah melampaui pendapatan yang masuk. Selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja mencapai sekitar Rp32,51 miliar, yang menunjukkan adanya tekanan fiskal yang harus diantisipasi pemerintah daerah.

Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, berbagai kegiatan seremonial tetap berjalan. Berdasarkan dokumen pengadaan yang beredar di ruang publik, total paket pengadaan untuk rangkaian Hari Jadi Purwakarta disebut mencapai sekitar Rp1,93 miliar yang tersebar dalam puluhan paket pengadaan langsung. Angka ini tentu menimbulkan perdebatan mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah.

Pendukung kegiatan ini mungkin berpendapat bahwa Ngagubyag Balong merupakan bagian dari pelestarian budaya dan sarana hiburan rakyat. Argumentasi itu tidak sepenuhnya keliru. Tradisi lokal memang penting dijaga sebagai identitas daerah. Akan tetapi, persoalannya bukan pada tradisinya, melainkan pada timing dan skala pembiayaannya.

Ketika pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan Rp1,037 triliun baru terealisasi sekitar Rp319,75 miliar atau 30,83 persen, sementara berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih menunggu perhatian, penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial semestinya ditimbang lebih hati-hati.

Lebih jauh lagi, struktur belanja APBD menunjukkan bahwa belanja pegawai telah mencapai Rp491,55 miliar, sementara belanja barang dan jasa mencapai Rp215,71 miliar, dan belanja modal baru terealisasi sekitar Rp47,64 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik masih perlu diperkuat.

Dalam konteks itulah, pengadaan sekitar 5,1 ton ikan untuk kegiatan Ngagubyag Balong di 17 kecamatan menjadi simbol yang memancing kritik. Bukan karena ikannya, melainkan karena pesan yang disampaikan kepada publik. Di saat pemerintah daerah dituntut melakukan efisiensi dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, masyarakat justru menyaksikan alokasi sumber daya untuk kegiatan yang manfaat ekonominya bersifat sesaat.

Jalan rusak tidak selesai diperbaiki hanya karena warga mendapatkan ikan gratis. Pelayanan kesehatan tidak otomatis meningkat setelah kolam dikosongkan. Kemiskinan tidak berkurang hanya karena ribuan orang bersorak di tengah lumpur.

Pemerintah tentu memiliki hak untuk merayakan hari jadi daerah dan melestarikan tradisi budaya. Namun pemerintah juga memiliki kewajiban yang lebih besar, yakni memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara efektif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan paling mendesak masyarakat.

Ngagubyag Balong mungkin berhasil menghadirkan kegembiraan selama beberapa jam. Akan tetapi, setelah ikan habis dibawa pulang dan panggung perayaan dibongkar, masyarakat akan kembali berhadapan dengan persoalan nyata: infrastruktur yang membutuhkan perbaikan, pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, serta tantangan keuangan daerah yang menuntut pengelolaan lebih bijak.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa meriah pesta yang digelar, melainkan seberapa tepat mereka menentukan prioritas di tengah keterbatasan anggaran. Sebab dalam situasi fiskal yang penuh tekanan, kepemimpinan diuji bukan saat membagikan hiburan, melainkan saat berani menahan diri dari pengeluaran yang kurang mendesak demi menjaga masa depan daerah.

---

Penulis Yosep l Redaksi Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate