KRITIK Menakar Urgensi “Ngagubyag Balong”: Memancing Ikan di Tengah Kolam Defisit Anggaran Purwakarta

Aswinnews.com
|Purwakarta|

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta kembali memamerkan “kedermawanan” teatrikal lewat tradisi Ngagubyag Balong. Digelar serentak di 17 kecamatan, acara ini diklaim sebagai puncak pesta rakyat yang inklusif dan merakyat dalam rangka Hari Jadi Purwakarta. Ribuan warga diundang menceburkan diri ke lumpur, berebut komoditas ikan dengan tangan kosong. Di permukaan, ini dengan tampak seperti potret kebahagiaan komunal.

Namun, jika sedikit saja kita membersihkan lumpur dari mata kita,yang di balik basah-basahan warga tersorot sebuah ironi yang mengusik akal sehat: mengapa daerah yang kasnya sedang megap-megap akibat defisit anggaran, masih sempat-sempatnya mendanai sirkus tahunan?
Pendanaan sirkus air ini bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta suntikan dana “gotong royong” paksaan dari dinas-dinas dan BUMD.

Ketika dokumen publik via LPSE membongkar bahwa total paket pengadaan rangkaian Hari Jadi Purwakarta menembus angka fantastis Rp1,93 miliar yang dipecah ke dalam 25 paket pengadaan langsung, kebijakan ini bukan lagi sekadar kontradiktif, melainkan sebuah penghinaan terhadap realitas ekonomi. Pemkab Purwakarta saat ini sedang memegang rapor merah keuangan dengan lubang defisit yang menganga. Menguras miliaran rupiah uang negara demi agenda seremonial yang habis dalam hitungan jam menunjukkan satu hal: mati rasa-nya kepekaan prioritas para pemangku kebijakan.
Pesta rakyat ini memang gratis bagi warga yang membawa kantong plastik untuk memburu ikan gratisan.

Namun, mari jujur pada diri sendiri: tidak ada makan siang gratis, dan tidak ada “ikan gratis”. Sebanyak 51 kuintal (5,1 ton) ikan—di mana tiap kecamatan dipasok merata sebanyak 3 kuintal—itu ditebus mahal menggunakan uang pajak rakyat yang dikelola ugal-ugalan. Di saat kas daerah kritis, setiap rupiah dari anggaran miliaran tersebut seharusnya dikunci rapat untuk kebutuhan darurat: menambal jalan kabupaten yang mirip kubangan, menyelamatkan puskesmas yang kekurangan fasilitas, atau merajut jaring pengaman sosial bagi warga miskin ekstrem. Menukar pemulihan fiskal daerah dengan kepuasan semu menangkap ikan mas dan nila adalah bukti nyata kegagalan akut dalam menyusun skala prioritas.

Merawat tradisi lokal tentu wajib, tetapi memaksakan kemewahan saat dompet daerah kosong adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Memobilisasi pengadaan 5,1 ton ikan di 17 titik secara serentak di tengah krisis fiskal kental dengan aroma pencitraan politis murahan. Skema “gotong royong” dari perangkat daerah dan BUMD yang dikerahkan pun patut dipertanyakan aspek legalitas dan moralitasnya.
Alih-alih menyunat anggaran kedinasan demi menyumbang tonase ikan dan operasional acara hiburan, para kepala dinas seharusnya dipaksa mengencangkan ikat pinggang guna menutupi lubang defisit operasional mereka masing-masing yang selama ini terseok-seok.

Ngagubyag Balong mungkin sukses memberikan efek anestesi hiburan murah bagi masyarakat jelata selama beberapa jam. Namun, begitu air kolam surut dan ikan habis digoreng, warga Purwakarta dipaksa kembali ke realitas pahit: menanggung beban utang dan defisit anggaran daerah yang tidak kunjung reda. Pemkab Purwakarta perlu disadarkan dari mimpi indahnya, bahwa seni memimpin dalam masa krisis bukan tentang seberapa lihai kita menggelar pesta pora untuk menutupi borok keuangan, melainkan seberapa berani kita menyetop pemborosan demi menyelamatkan masa depan daerah. Jangan sampai rakyat kenyang ikan hari ini, tapi harus membayar mahal kehancuran ekonomi daerah di masa depan.