EMPAT TAHUN MELAPOR, KMP MINTA PENJELASAN HASIL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pengaduan Sejak 2022, Dugaan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Masih Menjadi Keluhan Pekerja

Purwakarta, Aswinnews.com – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) secara resmi menyampaikan surat Nomor 0303/KMP/PWK/VI/2026 kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat terkait permohonan informasi dan klarifikasi mengenai tindak lanjut pengawasan ketenagakerjaan atas berbagai pengaduan masyarakat yang telah disampaikan sejak tahun 2022.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya terhadap berbagai dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat pekerja di Kabupaten Purwakarta.

Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Zaenal Abidin, menjelaskan bahwa surat tersebut bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dilakukan selama empat tahun terakhir.

“KMP tidak sedang mencari siapa yang salah. KMP sedang mencari jawaban mengapa berbagai pengaduan masyarakat yang telah disampaikan sejak tahun 2022 masih menyisakan keluhan yang sama hingga hari ini,” ujar Zaenal Abidin.

Menurut KMP, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap berbagai laporan yang telah disampaikan kepada instansi pengawas ketenagakerjaan.

Dalam surat tersebut, KMP meminta penjelasan mengenai sejumlah aspek pengawasan, di antaranya:

• Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sejak tahun 2022;
• Jumlah pemeriksaan lapangan dan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan;
• Dokumen pengawasan yang pernah diterbitkan;
• Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut perusahaan;
• Temuan terkait dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan;
• Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan;
• Langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja.

Adakah Hambatan dalam Pengawasan?

Salah satu pertanyaan penting yang diajukan KMP kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II adalah terkait hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan.

Pertanyaan tersebut dinilai relevan mengingat berbagai pengaduan masyarakat telah disampaikan sejak tahun 2022, sementara isu-isu dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan masih menjadi perhatian publik hingga tahun 2026.

KMP berpandangan bahwa apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar dapat menjadi bahan evaluasi bersama guna meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.

Publik Menunggu Kejelasan

Bagi KMP, keterbukaan informasi mengenai hasil pengawasan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Publik, menurut KMP, menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar, seperti:

• Apakah pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti?
• Berapa kali pengawasan telah dilakukan?
• Apakah ditemukan pelanggaran norma ketenagakerjaan?
• Jika ditemukan, apa tindak lanjut yang telah dilakukan?
• Jika tidak ditemukan pelanggaran, apa dasar dan kesimpulan pengawasannya?
• Apakah terdapat hambatan yang menyebabkan pengawasan belum berjalan optimal?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan ketenagakerjaan benar-benar berfungsi dalam melindungi hak-hak pekerja sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Komitmen Mengawal Perlindungan Pekerja

KMP menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan yang menjadi keluhan masyarakat pekerja dengan mengedepankan pendekatan hukum, dialog, serta pengawasan partisipatif masyarakat.

“Perlindungan terhadap pekerja bukan hanya menjadi tanggung jawab pekerja itu sendiri, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab seluruh pihak yang diberi kewenangan oleh negara untuk memastikan norma ketenagakerjaan berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Zaenal Abidin.

KMP berharap surat yang telah disampaikan dapat memperoleh jawaban yang lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jawaban tersebut diharapkan menjadi dasar evaluasi bersama dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja di Kabupaten Purwakarta.

“Negara tidak boleh diam ketika hak-hak pekerja dipertaruhkan,” pungkas Zaenal Abidin.

---

Kontributor: KMP
Penulis: Yos
Redaksi: Aswinnews.com – Tajam, Berimbang, dan Ter-Update
16 Juni 2026