OPINI

Generasi Emas atau Generasi Ganas? Ketika Kemajuan Kehilangan Moralitas dan Peradaban Kehilangan Arah

Oleh :
Prof. Dr. TM. Jamil, Drs., M.Si
Ilmuwan Politik dan Senior Lecturer pada Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Ketua Dewan Penasehat Assosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) DPD Provinsi Aceh.

Bangsa ini terlalu sibuk membicarakan “Generasi Emas 2045”, tetapi lupa bertanya secara jujur dan mendasar : emas seperti apa yang sedang kita bentuk? Sebab sejarah peradaban membuktikan, kemajuan tanpa moralitas hanya akan melahirkan manusia-manusia cerdas yang kehilangan nurani. Teknologi dapat menciptakan kecanggihan, tetapi tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan. Pendidikan dapat menghasilkan gelar, tetapi tidak selalu melahirkan karakter.

Hari ini, Indonesia sedang menghadapi paradoks sosial yang sangat serius. Di ruang-ruang resmi, negara berbicara tentang pendidikan karakter, moderasi, toleransi, dan akhlak kebangsaan. Namun pada saat yang sama, ruang publik justru dipenuhi ledakan kemarahan sosial, ujaran kebencian, penghinaan, kekerasan verbal, budaya mempermalukan orang lain, intoleransi, flexing sosial, politik kebencian, hingga normalisasi perilaku kasar yang dipertontonkan tanpa rasa malu.

Kita menyaksikan mahasiswa yang kehilangan etika dialog, elite politik yang saling menghina demi popularitas, influencer yang menjadikan cacian sebagai hiburan, buzzer yang memproduksi fitnah secara sistematis, bahkan anak-anak muda yang mengukur kehormatan dari kemampuan menjatuhkan orang lain di media sosial. Fenomena cyber bullying, doxing, penghinaan berbasis identitas, fanatisme buta, tawuran digital, hingga glorifikasi kekerasan verbal kini bukan lagi penyimpangan, melainkan mulai dianggap sebagai budaya sosial baru.

Inilah tanda bahwa masyarakat sedang bergerak menuju apa yang disebut filsuf Korea Selatan, Byung-Chul Han, sebagai burnout society dan achievement society — masyarakat yang terobsesi pada pencapaian, pengakuan, dan eksistensi diri, tetapi kehilangan empati sosial. Dalam masyarakat seperti ini, manusia tidak lagi melihat sesama sebagai saudara kemanusiaan, melainkan sebagai kompetitor yang harus dikalahkan.

Sebagai pendidik yang telah puluhan tahun mengabdi di dunia akademik, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa dan generasi muda : “Jangan pernah bermimpi membangun bangsa yang bermoral, jika cara berpikir, perilaku, dan metode perjuangan yang kita gunakan justru tidak bermoral.” Kalimat ini mungkin terasa keras, tetapi perubahan besar memang tidak pernah lahir dari kepura-puraan moral.

Kita ingin melahirkan generasi emas, tetapi yang mulai tumbuh justru generasi ganas : generasi yang mudah marah, miskin empati, gemar menghina, cepat menghakimi, intoleran terhadap perbedaan, dan bangga menghancurkan sesama demi kepentingan kelompok maupun kepentingan diri sendiri. Mereka cerdas secara digital, tetapi rapuh secara emosional. Mereka aktif berbicara tentang hak, tetapi miskin tanggung jawab sosial. Mereka berani tampil di ruang publik, tetapi gagal mengendalikan etika publik.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan moral individual, melainkan gejala krisis peradaban modern.

Thomas Hobbes pernah menggambarkan kondisi tanpa etika sebagai homo homini lupus — manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Sementara Friedrich Nietzsche mengingatkan bahwa ketika nilai-nilai luhur runtuh, manusia akan terdorong menjadikan kekuasaan sebagai alat dominasi dan penaklukan.

Hari ini, peringatan para filsuf itu terasa semakin nyata. Media sosial berubah menjadi arena pembantaian karakter. Perbedaan pendapat dianggap alasan untuk memusuhi. Kritik dibalas dengan cacian. Agama diperalat untuk menyerang lawan. Politik kehilangan etika, sementara etika dianggap penghambat ambisi kekuasaan.

Dalam perspektif sosiologi kontemporer, kondisi ini dapat dibaca melalui teori anomie dari Émile Durkheim, yakni situasi ketika norma sosial melemah dan masyarakat kehilangan pegangan nilai. Ketika masyarakat tidak lagi memiliki standar moral yang dihormati bersama, maka kekacauan sosial menjadi sesuatu yang normal. Orang tidak lagi malu berbohong, tidak merasa bersalah menghina, dan tidak takut merusak kehormatan orang lain demi keuntungan politik maupun ekonomi.

Lebih jauh, teori social learning dari Albert Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar dari apa yang mereka lihat dan saksikan setiap hari. Anak muda bukan hanya belajar dari buku pelajaran, tetapi juga dari perilaku elite politik, tokoh publik, influencer, dan atmosfer sosial di sekitarnya. Ketika penghinaan mendapat tepuk tangan, manipulasi dianggap strategi cerdas, dan kebohongan dipoles menjadi pencitraan politik, maka sesungguhnya masyarakat sedang mendidik generasi baru untuk percaya bahwa moralitas tidak lagi penting.

Sementara itu, Zygmunt Bauman menyebut masyarakat modern sebagai liquid society — masyarakat cair yang kehilangan pijakan nilai dan mengalami krisis kepastian moral. Dalam masyarakat yang cair, identitas menjadi rapuh, loyalitas mudah berubah, dan hubungan sosial kehilangan kedalaman etik. Akibatnya, manusia mudah terseret dalam budaya kemarahan kolektif, fanatisme, dan agresivitas sosial.

Di Indonesia, gejala itu tampak sangat nyata. Tawuran antar pelajar semakin brutal. Kekerasan seksual meningkat. Fenomena perundungan di sekolah dianggap biasa. Hoaks diproduksi secara massal. Demonstrasi sering kehilangan substansi moral karena dipenuhi provokasi dan penghinaan. Bahkan sebagian kaum terdidik mulai menganggap kesantunan sebagai kelemahan, sementara arogansi dianggap simbol keberanian.

Padahal protes dan kritik dalam demokrasi bukan sesuatu yang haram. Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Namun demokrasi yang kehilangan etika akan berubah menjadi anarki sosial. Kritik tetap membutuhkan keadaban. Perlawanan tetap membutuhkan moralitas. Sebab bangsa yang besar bukan hanya diukur dari keberanian melawan kekuasaan, tetapi juga dari kemampuan menjaga martabat dalam cara melawan.

Di sinilah letak kegagalan terbesar pembangunan kita : negara terlalu sibuk membangun infrastruktur fisik, tetapi lalai membangun infrastruktur moral. Kita mengukur keberhasilan pendidikan dengan angka statistik, tetapi melupakan kualitas karakter. Kita mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan kerusakan etika publik. Kita membangun kecerdasan artifisial, tetapi gagal membangun kecerdasan moral.

Padahal sejarah dunia menunjukkan bahwa peradaban besar runtuh bukan karena kekurangan orang pintar, melainkan karena hilangnya integritas moral. Kekaisaran Romawi runtuh ketika kemewahan mengalahkan moralitas. Banyak negara modern mengalami krisis sosial bukan karena miskin teknologi, tetapi karena kehilangan rasa keadilan, empati, dan kepercayaan sosial.

Kemajuan sejati tidak hanya diukur dari tingginya gedung pencakar langit atau cepatnya transformasi digital, tetapi dari kemampuan manusia menjaga adab, kejujuran, rasa malu, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Jepang dihormati bukan hanya karena industrinya, tetapi karena disiplin sosial dan budaya etikanya. Bangsa-bangsa maju bertahan bukan semata karena kekuatan ekonomi, tetapi karena kemampuan menjaga kepercayaan publik dan moralitas sosial.

Karena itu, membangun generasi emas tidak cukup hanya dengan kurikulum modern, digitalisasi sekolah, atau jargon revolusi industri 5.0. Yang jauh lebih mendasar adalah membangun keteladanan moral dalam kehidupan nyata. Sebab karakter tidak dibentuk oleh slogan, melainkan oleh contoh.

Jangan berharap lahir generasi santun jika ruang publik dipenuhi kebencian. Jangan berharap anak muda menghormati nilai jika para elite mempertontonkan arogansi. Dan jangan berharap bangsa ini bermartabat apabila kejujuran dianggap kelemahan, sementara manipulasi dipuja sebagai kecerdikan politik.

Sesungguhnya masa depan bangsa tidak sedang ditentukan oleh seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi oleh pilihan moral yang kita tanam hari ini. Sebab peradaban runtuh bukan karena kurangnya kecerdasan, melainkan karena terlalu banyak manusia kehilangan hati nurani.

Kita membutuhkan generasi emas, bukan generasi ganas. Dan generasi emas tidak lahir dari masyarakat yang hanya pandai berbicara tentang moralitas, tetapi gagal menghadirkan moralitas dalam praktik sosial, politik, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari.

Sagoe Aceh Rayeuk, 22 Mei 2026