Demokrasi Tanpa Pendidikan Politik Hanya Akan Melahirkan Penonton dan Pengemis Kekuasaan

Oleh:
Prof. Dr. TM. Jamil, M.Si
Akademisi dan Pengamat Politik USK
Ketua Dewan Penasehat Assosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) DPD Provinsi Aceh

Aswinnews.com-
DEMOKRASI bukan sekadar ritual lima tahunan untuk mencoblos kertas suara, lalu rakyat kembali diam, lapar, dan dilupakan. Demokrasi sejatinya adalah alat perubahan peradaban. Namun di negeri ini, demokrasi sering direduksi menjadi pasar transaksional : rakyat dijadikan objek mobilisasi, partai politik berubah menjadi kendaraan elite, dan pemilu hanya menjadi arena perebutan kekuasaan tanpa pendidikan politik yang mencerahkan.

Padahal, partai politik sesungguhnya adalah jantung perubahan bangsa. Dalam teori politik modern, partai bukan hanya mesin elektoral, melainkan sekolah kader, pusat pendidikan ideologi, dan instrumen rekayasa sosial untuk menciptakan masyarakat yang maju dan berdaulat. Ketika partai kehilangan idealisme dan hanya sibuk berburu kursi, maka demokrasi kehilangan arah moralnya.

Bangsa yang besar lahir dari partai yang memiliki gagasan besar. Jepang, Korea Selatan, bahkan negara-negara Skandinavia mampu melompat menjadi bangsa maju karena partai politiknya menjadi pusat pembentukan kualitas kepemimpinan nasional. Mereka mendidik rakyat dengan visi, bukan membius rakyat dengan bantuan sesaat.

Sebaliknya, di Indonesia, terlalu banyak partai politik yang justru memelihara ketergantungan rakyat. Politik gagasan kalah oleh politik sembako. Pendidikan politik dikalahkan oleh politik uang. Akibatnya, pemilu tidak melahirkan negarawan, tetapi sekadar melahirkan penguasa musiman.

Yang lebih tragis, sebagian masyarakat mulai terbiasa menjadi penonton demokrasi. Mereka hanya menunggu BLT, bansos, dan bantuan sesaat. Seolah-olah negara cukup hadir dalam bentuk amplop dan paket sembako. Ini sangat berbahaya bagi martabat bangsa.

Bantuan sosial memang penting dalam situasi tertentu. Negara wajib membantu rakyat miskin. Namun jika bansos terus dijadikan instrumen politik untuk membangun ketergantungan, maka itu bukan lagi kebijakan kesejahteraan, melainkan bentuk pelecehan terhadap harga diri rakyat. Rakyat diposisikan seperti objek belas kasihan, bukan subjek pembangunan.

Bangsa besar tidak dibangun dengan budaya meminta-minta. Bangsa besar dibangun dengan pendidikan, keberanian berpikir, kerja keras, dan partisipasi politik yang sadar. Jika rakyat terus dididik hanya untuk menerima bantuan, maka negara sedang memproduksi ketergantungan massal secara sistematis.

Karena itu, pemuda harus tampil sebagai kekuatan moral perubahan. Sejarah dunia membuktikan bahwa perubahan besar selalu dimulai oleh kaum muda. Reformasi 1998 digerakkan mahasiswa. Kemerdekaan Indonesia dipercepat oleh desakan “golongan muda”. Bahkan dalam banyak negara maju, pemuda menjadi motor pengawasan terhadap kekuasaan.

Namun hari ini, sebagian pemuda justru terseret ke dalam pragmatisme politik jangka pendek. Media sosial dipenuhi fanatisme buta, bukan diskursus intelektual. Anak muda lebih sibuk menjadi buzzer politik daripada penjaga nurani demokrasi. Ini ancaman serius bagi masa depan republik.

Pemilu dan pilkada seharusnya menjadi momentum rakyat menentukan arah bangsa. Tingkat partisipasi pemilih Indonesia sebenarnya cukup tinggi. Pada Pemilu 2019, partisipasi nasional mencapai sekitar 81 persen, melampaui target nasional KPU. Sementara Pilkada 2020 mencapai sekitar 76,09 persen, tertinggi sejak 2014.

Tetapi tingginya partisipasi belum tentu melahirkan kualitas demokrasi yang baik. Demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya orang datang ke TPS, tetapi dari kualitas kesadaran politik masyarakat dalam memilih pemimpin.

Di sinilah pendidikan menjadi faktor paling menentukan. Rakyat yang berpendidikan akan lebih sulit dibeli dengan uang dan bansos. Mereka memilih berdasarkan gagasan, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rendahnya kualitas pendidikan membuat politik identitas, hoaks, dan politik uang tumbuh subur.

Data ketenagakerjaan dan pendidikan nasional menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih didominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah rendah. Ini menjelaskan mengapa pendidikan politik rakyat masih sangat rentan dimanipulasi oleh propaganda kekuasaan dan politik transaksional.

Karena itu, tugas pemerintah bukan sekadar membagi bantuan, tetapi membangun manusia yang mandiri. Negara harus menghadirkan pendidikan berkualitas, lapangan kerja bermartabat, layanan kesehatan yang adil, dan sistem ekonomi yang memungkinkan rakyat naik kelas secara sosial.

Pemerintah yang terus-menerus membanggakan bansos sesungguhnya sedang mengakui kegagalannya sendiri dalam menciptakan kesejahteraan yang permanen. Sebab ukuran keberhasilan negara bukanlah seberapa banyak rakyat menerima bantuan, tetapi seberapa sedikit rakyat yang membutuhkan bantuan.

Demokrasi akan rusak bila rakyat dijadikan objek eksploitasi elektoral. Pemilu akan kehilangan makna jika rakyat hanya diposisikan sebagai angka statistik suara. Dan bangsa ini akan terus tertinggal jika partai politik gagal menjalankan fungsi ideologis dan pendidikan publiknya.

Sudah saatnya rakyat berhenti menjadi penonton. Sudah waktunya pemuda kembali menjadi kekuatan intelektual dan moral. Dan sudah waktunya partai politik kembali ke khitahnya: membangun peradaban, bukan sekadar mengatur distribusi kekuasaan.

Sebab masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak membagi bantuan, tetapi oleh siapa yang paling mampu membangkitkan kesadaran rakyat untuk berdiri di atas kaki sendiri.

---

Redaksi l Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate