ASWIN Kalbar Desak Pengusutan Total Dugaan “Permainan Perkara” UPPKB Siantan, Minta Aparat Bongkar Aktor di Balik Dugaan Pemerasan

PONTIANAK – AswinNews.com-Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (DPD ASWIN) Kalimantan Barat melontarkan sorotan keras terhadap mencuatnya dugaan praktik pemerasan dan “permainan perkara” dalam penanganan kasus proyek pembangunan UPPKB Siantan Pontianak yang menyeret nama sejumlah oknum mantan pejabat penegak hukum di Kalimantan Barat.

Kasus yang sebelumnya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,4 miliar itu kembali memantik kegaduhan publik setelah viralnya video pengakuan terdakwa Markus Cornelis Oliver (MCO) di berbagai platform media sosial. Dalam pengakuannya, MCO menyebut adanya dugaan permintaan uang dalam jumlah fantastis di luar nilai kerugian negara yang diduga melibatkan mantan Kajari Pontianak Yulius Sigit Kristanto serta menyeret sejumlah nama lain yang disebut memiliki keterkaitan dalam proses penanganan perkara.

DPD ASWIN Kalbar menegaskan, pengakuan yang telah tersebar luas tersebut tidak boleh dianggap sekadar konsumsi liar media sosial atau isu yang kemudian “ditenggelamkan”. Terlebih, sebagian keterangan disebut turut termuat dalam salinan putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK yang kini menjadi perhatian publik.

Ketua DPD ASWIN Kalimantan Barat, Budi Gautama, menilai kasus ini merupakan ujian serius bagi integritas aparat penegak hukum dan kredibilitas institusi penegakan hukum di Indonesia.

“Jika benar terdapat fakta persidangan, pengakuan terdakwa, maupun pertimbangan hakim yang mengarah pada dugaan permintaan uang di luar mekanisme hukum, maka aparat penegak hukum tidak boleh diam. Ini wajib dibongkar terang-benderang. Jangan ada upaya melindungi oknum tertentu. Hukum jangan hanya tajam terhadap rakyat kecil, tetapi melempem ketika berhadapan dengan pejabat atau mantan pejabat,” tegas Budi Gautama.

ASWIN Kalbar juga mendesak Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga pengawasan internal kejaksaan turun langsung melakukan supervisi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang namanya disebut dalam perkara tersebut.

Menurut ASWIN, apabila dugaan praktik “jual beli penanganan perkara”, pemerasan, atau permintaan uang benar terjadi, maka hal tersebut bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Jangan sampai publik menilai ada mafia hukum yang bermain di balik penanganan perkara korupsi. Negara tidak boleh kalah oleh oknum. Siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu, termasuk jika ada mantan pejabat, aparat aktif, maupun pihak yang diduga menjadi perantara atau penghubung,” ujarnya.

ASWIN Kalbar menilai, perhatian majelis hakim tingkat banding yang disebut turut menyoroti dugaan adanya permintaan sejumlah uang di luar ketentuan hukum merupakan alarm keras yang tidak boleh diabaikan aparat penegak hukum pusat.

Karena itu, ASWIN meminta agar seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik guna menghindari munculnya dugaan adanya “upaya pengamanan kasus” atau intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

“Publik berhak mengetahui fakta sebenarnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Bila memang ada dugaan pemerasan atau praktik kotor dalam penanganan perkara korupsi, maka semua aktor yang terlibat wajib diseret dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” lanjut Budi Gautama.

Selain itu, ASWIN juga mendesak seluruh pihak yang namanya disebut dalam pengakuan terdakwa maupun fakta persidangan agar segera memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat demi menjaga marwah institusi dan mencegah berkembangnya ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Penegakan hukum tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar ataupun ladang transaksional. Jika benar ada praktik dugaan pemerasan dalam perkara ini, maka itu merupakan noda hitam bagi dunia penegakan hukum dan wajib dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Negara harus hadir, jangan kalah oleh mafia hukum,” tutupnya.(Irfan Tiago)