Penentuan Desil Minta Utamakan Unsur Keadilan

Oleh Drs. M. Isa Alima
Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh | Mantan Anggota DPR Kabupaten Pidie

 
Di tengah upaya pemerintah Aceh menata ulang sistem bantuan sosial berbasis desil, ada satu pertanyaan yang mengendap dalam kegelisahan masyarakat: apakah keadilan benar-benar hadir dalam cara kita mengukur kesejahteraan?

Dalam penyusunan desil di Aceh, berbagai pihak turut terlibat secara aktif. Selain pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial Aceh, pihak terkait yang terlibat meliputi Kantor Wilayah Kementerian Dalam Negeri Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, serta jajaran pemerintah daerah mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga aparatur gampong. Semua bekerja bersama untuk memastikan sistem yang dibangun dapat menjadi dasar keadilan bagi seluruh rakyat.

Desil, yang seharusnya menjadi kompas keadilan, justru berpotensi menjadi kabut bila penentuannya tidak berpijak pada realitas yang utuh. Di atas kertas, sistem bekerja dengan rapi – data dihimpun oleh tim teknis, indikator disusun bersama, lalu masyarakat dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun di lapangan, kehidupan tidak selalu serapi angka-angka yang tercatat dalam administrasi resmi.

Fakta yang tak bisa diabaikan adalah bahwa aset yang paling mudah terbaca oleh sistem hanyalah yang memiliki jejak administratif lengkap: tanah bersertifikat yang dikelola oleh Dinas Pertanahan Aceh, kendaraan atas nama pribadi yang tercatat di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Disdukcapil Aceh, serta usaha yang telah mengantongi izin seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Aceh. Di sinilah sistem menemukan pijakannya pada sesuatu yang bisa dilihat, dicatat, dan diverifikasi secara resmi.

Namun hidup masyarakat tidak seluruhnya tercatat dalam administrasi resmi.
Ada yang memiliki aset, tetapi tidak terdokumentasi dengan benar.
Ada pula yang tidak lagi memiliki apa-apa, tetapi namanya masih melekat dalam sistem lama.

Kondisi ini melahirkan ironi yang sunyi. Mereka yang telah jatuh secara ekonomi justru masih terbaca sebagai “mampu” karena jejak masa lalu belum terhapus dari data. Salah satu contoh paling nyata adalah persoalan meteran listrik yang masih atas nama lama, data yang tercatat di PLN Wilayah Aceh, sementara kenyataan di lapangan berbeda. Seseorang yang dulu menyewa rumah atau membuka usaha kecil, kini mungkin telah mengalami kesulitan ekonomi dan bekerja sebagai pekerja harian, tetapi namanya tetap tercatat dalam sistem lama. Sistem membaca data itu sebagai indikator kemampuan, sementara kenyataan berkata sebaliknya.

Kondisi serupa juga terjadi pada data air minum yang dikelola oleh PDAM Tirta Daroy Aceh, serta bantuan pangan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Pangan Aceh. Banyak kasus di mana nama seseorang masih tercatat sebagai penerima bantuan, padahal kondisi ekonominya telah berubah.

Lebih jauh lagi, banyak aspek kehidupan yang tidak dapat dideteksi secara otomatis oleh sistem. Tanpa pendataan langsung dari rumah ke rumah oleh tim yang kompeten dari pemerintah daerah atau lembaga seperti BPS Aceh, realitas kemiskinan akan selalu menyisakan celah. Celah itulah yang kemudian melahirkan ketidakadilan, terjadi secara diam-diam, tetapi terasa mendalam bagi yang mengalaminya.

Di sinilah pemerintah Aceh diuji, bukan sekadar pada kecanggihan sistem yang dibangun, tetapi pada kepekaan nurani untuk memahami kondisi rakyatnya.

Penentuan desil tidak boleh semata-mata bertumpu pada data administratif yang kaku. Ia harus dibarengi dengan verifikasi lapangan yang teliti, pembaruan data yang dilakukan secara berkala, serta keberanian untuk mengoreksi kesalahan yang ditemukan. Sebab keadilan bukan hanya soal mengikuti prosedur, tetapi tentang memastikan bahwa yang berhak benar-benar menerima bantuan, dan yang tidak berhak tidak mengambil bagian yang seharusnya untuk orang lain.

Pemerintah Aceh perlu menyadari bahwa kemiskinan hari ini bersifat dinamis dan berubah-ubah. Seseorang bisa mengalami kesulitan dalam sekejap, dan juga bisa bangkit dalam waktu yang tidak menentu. Maka, sistem yang statis akan selalu tertinggal dari kenyataan yang ada di lapangan.

Aceh, dengan segala kekhususannya sebagai daerah otonomi khusus, memiliki peluang untuk menjadi contoh dalam menghadirkan kebijakan yang lebih manusiawi. Pendataan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat, peran aktif aparatur gampong yang mengenal kondisi lokal secara langsung, serta keterbukaan untuk menerima masukan dari publik adalah jalan yang harus ditempuh bersama.

Sebab pada akhirnya, desil bukan sekadar angka atau kategori dalam sistem melainkan wujud nyata dari keadilan yang harus diraih bagi seluruh rakyat Aceh. Dan keadilan, tidak boleh pernah salah membaca nasib rakyatnya.

penulis,Drs.M.Isa Alima

redaksi,AswinNews.com