Tuntutan Transparansi Salinan LPJ Tak Dipenuhi, Warga Desa Kudu Nganjuk Walk Out dan Ancam Gelar Aksi Lanjutan

Nganjuk – AswinNews.com — Puluhan warga Desa Kudu yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Kudu (FPMK), Selasa (03/03/2026), menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Pemerintah Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah desa segera memberikan salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun anggaran 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025.
Berdasarkan informasi yang dihimpun AswinNews.com, gerakan ini dipicu oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah persoalan yang berkembang di tengah warga, terutama terkait penggunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Nganjuk, dinilai belum sepenuhnya transparan.
Perwakilan Ketua FPMK, Suyadi, dalam orasinya menyampaikan bahwa permintaan salinan LPJ merupakan hak masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran desa.

“Kami sebagai warga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa yang bersumber dari APBN, APBD, serta sumber lain dikelola. LPJ adalah bukti konkret penggunaan anggaran. Warga hanya meminta salinan dari tahun 2021 sampai 2025,” tegas Suyadi di hadapan massa aksi.

Selama aksi berlangsung, aparat dari Polres Nganjuk dan Polsek Kertosono tampak berjaga untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Usai berorasi, lima perwakilan warga dipersilakan masuk ke pendopo desa untuk berdiskusi dengan Kepala Desa Kudu, Supiyanto. Pertemuan tersebut turut dihadiri Camat Kertosono dan berlangsung di bawah pengawasan aparat keamanan.

Namun suasana pertemuan memanas ketika Kepala Desa Kudu secara tegas menolak memberikan salinan fisik maupun digital LPJ yang diminta warga. Ia menyarankan agar masyarakat mengakses sendiri dokumen tersebut melalui platform digital yang tersedia.

“Saya tidak bisa memberikan salinan LPJ apa pun kepada kalian. Silakan mencari dan mengunduh sendiri jika ingin melihatnya,” ujar Supiyanto dalam forum tersebut. Ia juga menolak memberikan keterangan kepada jurnalis.

Penolakan itu memicu kekecewaan perwakilan warga. Mereka menilai sikap tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat atas informasi publik. Pertemuan pun berakhir dengan aksi walk out dari pihak warga.
Di luar kantor desa, perwakilan FPMK menyatakan bahwa perjuangan belum akan berhenti.

Jika tuntutan tidak mendapat tanggapan memadai, mereka berencana menggelar aksi lanjutan di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nganjuk.

“Kami tidak akan menyerah. Jika desa tidak memberikan jawaban yang memuaskan, kami akan membawa persoalan ini ke tingkat kabupaten agar ada pengawasan dan akuntabilitas,” tegasnya.

Warga Desa Kudu berharap pemerintah desa dapat lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan serta program pembangunan, sehingga kepercayaan masyarakat dapat kembali terbangun dan pembangunan desa berjalan transparan serta berpihak pada kesejahteraan bersama.

🖊️ Laporan Jurnalis: Bagus/Team.
✍️ Redaksi AswinNews.com – Tajam, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update