Disfungsi Birokrasi di Balik Tragedi: Mengapa Dana Triliunan Gagal Memulangkan Pengungsi

Oleh:
Prof. Dr. T.M. Jamil, M.Si
Ketua Dewan Pakar ASWIN

Provinsi Aceh -Aswinnews.com—Bencana alam sejatinya bukan sekadar ujian terhadap ketahanan ekologi, melainkan juga tes integritas terhadap tata kelola negara (state governance).

Ketika banjir dan longsor meluluhlantakkan Aceh pada penghujung 2025, yang dipertaruhkan bukan hanya kesiapan logistik darurat, melainkan kapasitas negara dalam memulihkan martabat warganya melalui langkah rehabilitasi yang cepat, tepat, dan terukur.

Secara fiskal, pemerintah pusat telah mengguyurkan dana kebencanaan sebesar Rp1,279 triliun ke kas Pemerintah Aceh pada awal 2026.

Dalam kerangka teoritis, ketersediaan anggaran sebesar ini seharusnya mampu menghilangkan hambatan finansial dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun realitas di lapangan justru memperlihatkan paradoks yang menyakitkan: pemulihan berjalan pincang di tengah tumpukan anggaran.

Paradoks Anggaran dan Kelumpuhan Eksekusi
Data menunjukkan pembangunan hunian sementara (huntara) baru terealisasi sebanyak 4.401 unit—sekitar seperempat dari total kebutuhan yang mencapai hampir 16.000 unit. Ini menandakan defisit serius dalam pemenuhan hak dasar warga atas tempat tinggal yang layak.

Bagi puluhan ribu korban yang masih bertahan di pengungsian, keterlambatan ini bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan kegagalan negara dalam menjamin hak atas kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan ekonomi.
Secara akademis, kondisi ini mencerminkan bottleneck birokrasi.

Evaluasi fiskal memperlihatkan realisasi belanja daerah Aceh hingga akhir 2025 stagnan di kisaran 65–70 persen.

Pola ini menunjukkan penyakit kronis birokrasi kita: relatif gesit dalam belanja operasional rutin, tetapi lamban dan kaku dalam belanja pembangunan yang menuntut presisi administrasi dan keberanian keputusan.

Masalahnya, penderitaan korban bencana tidak mengenal logika “prosedur panjang”.

Mereka membutuhkan respons cepat (quick response), bukan dalih regulasi yang berbelit dan saling melempar kewenangan.

Eskalasi Konflik Elit: Tontonan yang Nir-Empati
Ironisnya, di tengah lambannya pemulihan, ruang publik Aceh justru dipenuhi polemik politik yang tidak produktif.

Perseteruan antara Sekretaris Daerah Aceh dan pimpinan DPRA dalam tarik-menarik kewenangan menjadi cermin nyata disfungsi kepemimpinan daerah.

Saling serang pernyataan hingga wacana pencopotan jabatan memperlihatkan bahwa energi politik lebih banyak tersedot untuk memelihara ego kekuasaan ketimbang mempercepat pelayanan publik.

Dalam perspektif teori kebijakan publik, konflik antarlembaga di tengah krisis kemanusiaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan tentang siapa yang paling berkuasa.

Yang mereka butuhkan adalah sinkronisasi kebijakan, kepemimpinan yang solid, dan keberanian mengeksekusi keputusan.

Kepercayaan publik (public trust) tidak akan lahir dari laporan angka di atas kertas, melainkan dari seberapa efektif anggaran negara bertransformasi menjadi rumah, sekolah, dan layanan dasar yang nyata.

Menagih Legitimasi Negara
Legitimasi pemerintah diuji bukan di ruang rapat, melainkan di lapangan—di rumah yang kembali berdiri, di sekolah yang kembali berfungsi, dan di berakhirnya ketidakpastian hidup para korban. Aceh hari ini sejatinya tidak sedang mengalami krisis anggaran, melainkan krisis kepemimpinan dan krisis empati birokrasi.

Keberhasilan penanganan pasca-bencana hanya memiliki satu indikator yang jujur: seberapa cepat para korban dapat kembali menjalani kehidupan normal.

Jika dana telah tersedia namun rakyat masih bertahan di tenda pengungsian, maka kegagalan tersebut sepenuhnya bersifat manajerial sekaligus moral.

Rakyat Aceh hari ini berpacu dengan waktu dan penderitaan.

Mereka membutuhkan rumah untuk berlindung, bukan drama politik yang memuakkan.

Negara harus berhenti menjelaskan mengapa ia lamban, dan mulai membuktikan bahwa ia benar-benar bekerja.

Kutaraja, 09 Februari 2026