TRAGEDI EKOLOGIS SUMUT–ACEH–SUMBAR Sebuah Luka Bangsa Yang Dibiyarkan Menganga

Kontributor: Edward Tanari
Penulis: Ine | Editor: Rahmat Kartolo – Aswinnews, Tajam, Berimbang dan Ter-Update

Jakarta, Aswinnews.com —
Banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat bukan sekadar rangkaian kejadian alam yang muncul bersamaan. Ia merupakan simfoni kelam dari rusaknya relasi manusia dengan alam, dipadukan dengan lemahnya keberpihakan negara terhadap rakyat yang seharusnya ia lindungi.

Di tengah rumah-rumah yang hancur, keluarga yang kehilangan orang tercinta, hingga lahan pertanian yang terkubur material lumpur, masyarakat kembali mempertanyakan kehadiran negara: Di manakah negara ketika rakyat sedang berjuang bertahan hidup?

Hingga saat ini, belum ada penetapan status bencana nasional. Padahal, bila mengikuti kaidah akademik kebencanaan—mulai dari Sendai Framework, standar mitigasi ekologis, hingga indikator kebijakan publik—luas wilayah terdampak, skala kerusakan, serta keterbatasan kapasitas daerah sebenarnya telah memenuhi syarat penanganan berskala nasional.

Namun negara tampak memilih diam.
Diam yang menyakitkan.
Diam yang terasa seperti simbol pembiaran.

---

Degradasi Ekologis yang Tidak Pernah Netral

Lebih memilukan lagi, tragedi ini kerap disederhanakan sebagai konsekuensi pembangunan—seakan korban adalah harga wajar yang harus dibayar demi kemajuan. Analisis semacam itu bukan hanya keliru, tetapi juga sebuah pengingkaran moral. Tidak ada pembangunan yang sah apabila dijalankan dengan mengorbankan nyawa dan keselamatan rakyat.

Dari perspektif ekologis, banjir dan longsor merupakan puncak dari degradasi lingkungan yang berlangsung menahun. Hutan-hutan yang menjadi benteng alami telah ditebang. Sungai dipersempit. Lereng dirusak. Kawasan rawan bencana berubah fungsi tanpa pengawasan ketat. Semua itu berlangsung melalui legalitas yang diberikan atas nama investasi.

Legal? Ya.
Tapi moral? Tidak!

Hari ini kita menyaksikan bagaimana legalitas itu berubah menjadi luka ekologis yang menghancurkan.

---

Ketika Rakyat Kehilangan Rasa Aman

Rakyat tak hanya kehilangan harta benda; mereka kehilangan rasa aman. Lebih jauh lagi, mereka kehilangan keyakinan bahwa negara akan datang lebih cepat daripada bencana berikutnya. Sementara itu, para pemegang izin pengelolaan sumber daya alam tetap berdiri di balik legalitas administratif yang mereka miliki—bersih di atas kertas, namun menyisakan jejak kerusakan yang dalam.

Secara politis, tragedi ini adalah alarm keras bahwa negara perlu mengubah cara pandangnya terhadap lingkungan. Dibutuhkan koreksi struktural, bukan sekadar kunjungan lapangan. Dibutuhkan keberanian politik untuk menghentikan praktik eksploitasi sumber daya alam yang dibungkus legalitas administratif. Dibutuhkan keberpihakan nyata, bukan sekadar retorika di podium.

---

Potret Wajah Bangsa

Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang Sumatera Utara, Aceh, atau Sumatera Barat. Ini adalah potret wajah bangsa:
Apakah negara menunggu rakyat menjadi korban, atau mencegahnya melalui kebijakan yang adil dan ekologis?

Peristiwa ini mengajarkan satu hal penting: bencana bukan semata-mata soal alam. Bencana adalah cermin—cermin dari pilihan politik, ekonomi, dan moral kita sebagai bangsa. Dan hari ini, cermin itu menunjukkan luka yang sangat dalam.

—
Redaksi Aswinnews.com