MAJALENGKA,Aswinnews.com — Wakil Ketua DPRD II Kabupaten Majalengka, Deden Hardian Narayanyo, ST, menegaskan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Menurut Deden, misi utama pembangunan Majalengka ke depan adalah mewujudkan tatanan sosial yang inklusif serta mendorong mutu pendidikan dan layanan kesehatan agar semakin merata dan berkualitas.
“Misi pertama yang harus kita wujudkan adalah Majalengka dengan tatanan sosial yang inklusif. Kualitas pendidikan dan kesehatan harus jadi prioritas utama. Dengan APBD 2026 yang mencapai Rp3.055 triliun, arah alokasi anggaran harus jelas mendukung dua sektor penting ini,” ujar Deden saat ditemui di Gedung DPRD Majalengka, Senin (14/10/2025).
Ia menjelaskan, meskipun nilai APBD 2026 sedikit lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, namun struktur dan alokasinya dianggap sudah cukup baik. Proporsi anggaran untuk pendidikan mencapai lebih dari 35%, sementara kesehatan di atas 10%, sesuai dengan standar nasional.
Deden menilai bahwa tantangan utama bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi juga pada porsi belanja dan efektivitas penggunaan dana. Menurutnya, APBD harus diarahkan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara langsung, bukan hanya terserap ke dalam belanja pegawai.
“Yang penting kita lihat bagaimana porsi anggarannya. Jangan sampai lebih banyak ke kegiatan administratif. Fokusnya harus ke pelayanan. Kita ingin mendorong ke arah itu,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa salah satu upaya untuk memperkuat pembiayaan daerah adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor ekonomi lokal dan pelaku usaha.
“Kita harus siasati dari PAD, karena kalau dari pusat dan provinsi sudah ditentukan porsinya. Tahun ini ada kenaikan sekitar Rp600 miliar, itu bagus. Tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Pelaku usaha lokal juga harus kita dorong agar lebih berkembang,” jelas Deden.
Deden menegaskan, DPRD Majalengka terbuka terhadap masukan masyarakat dan media dalam menyusun arah kebijakan anggaran, agar setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
“Kami harap masyarakat bisa ikut memberi masukan. Karena APBD ini bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana uang rakyat kembali untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.***
