Kadis Pendidikan Lubuklinggau Didemo Emak-emak, Tuntut Transparansi Program dan Penggunaan Anggaran

Penulis: Hidayat | Editor: Rahmat Kartolo
Aswinnews – Tajam, Berimbang, dan Ter-Update

Lubuklinggau, Aswinnews.com —
Puluhan emak-emak yang tergabung dalam Forum Advokasi Kebijakan dan Transparansi Publik menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Lubuklinggau, Senin (6/10/2025). Mereka menuntut Kepala Disdikbud Firdaus Abky untuk memberikan penjelasan terbuka terkait program kerja serta penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai tidak transparan dan tidak menyentuh kebutuhan nyata dunia pendidikan.

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas berbagai persoalan pendidikan di Kota Lubuklinggau yang dinilai semakin memprihatinkan.

Sorotan Kritis Terhadap Kinerja Disdikbud

Dalam orasi dan pernyataan tertulisnya, Forum menyebut sistem pendidikan di Lubuklinggau stagnan, terlalu fokus pada proyek dan anggaran, namun abai terhadap pembentukan karakter dan keterampilan siswa. Mereka menilai Disdikbud saat ini gagal mengatasi berbagai persoalan mendasar seperti:

• Maraknya kasus kekerasan, pelecehan, dan bullying di sekolah
• Minimnya pelatihan guru dan inovasi pembelajaran
• Ketimpangan pembangunan antar sekolah
• Ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran

Forum juga menyebutkan bahwa kondisi ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan dan perencanaan di tubuh Dinas Pendidikan, serta kurangnya pengawasan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menunjuk pejabat yang kompeten.

Tuntutan Forum Advokasi

Forum Advokasi menyampaikan lima poin tuntutan utama dalam aksinya:

1. Transparansi Kinerja Kepala Dinas Firdaus Abky
   Forum meminta penjelasan terbuka atas capaian dan prestasi yang telah diraih oleh Disdikbud Lubuklinggau selama dipimpin Firdaus Abky.
2. Penjelasan Detail Penggunaan Anggaran
   Forum menuntut rinci penggunaan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah, termasuk:

• Rp 90,2 M untuk pengelolaan pendidikan
• Rp 134,5 M untuk gaji dan tunjangan ASN
• Rp 18,3 M untuk belanja modal
• Rp 17,9 M untuk belanja operasional
• Rp 14,4 M untuk belanja barang dan jasa

Mereka juga meminta penjelasan atas Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2023, serta rencana dan realisasi program tahun anggaran 2024/2025.

“Kami ingin tahu, programnya apa? Perencanaannya bagaimana? Pelaksanaannya kapan? Realisasinya di mana? Tunjukkan dokumentasinya!” ujar salah satu orator aksi.

3. Realisasi Bantuan Seragam Siswa
   Massa mempertanyakan janji bantuan seragam gratis yang dijanjikan dalam program “Linggau Juara” sejak April hingga Juli 2025, namun belum juga direalisasikan hingga kini.

“Janji tinggal janji! Di mana realisasi bantuan untuk anak-anak kami?” teriak para ibu dalam orasinya.

4. Tuntutan Mundur atau Evaluasi Kepala Dinas
   Forum mendesak Kepala Dinas Pendidikan Firdaus Abky untuk mundur dari jabatannya, atau meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota segera mengevaluasi kinerjanya.
5. Pelibatan Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Audit
   Forum meminta KPK, BPK, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian turun tangan untuk mengaudit dan mengusut penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan Lubuklinggau.

Pendidikan Lubuklinggau Butuh Perubahan Serius

Menurut Forum, aksi ini bukan upaya menjatuhkan, melainkan bentuk kecintaan terhadap masa depan pendidikan di Lubuklinggau. Mereka menilai bahwa pendidikan adalah kunci masa depan kota, dan perlu perubahan menyeluruh—baik dalam filosofi, nilai, metode, maupun manajemen anggaran.

“Jika kondisi ini dibiarkan, kita hanya akan mencetak generasi yang tahu banyak, tapi tidak tahu harus berbuat apa,” tegas perwakilan Forum.

Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Disdikbud Firdaus Abky atau pihak Pemerintah Kota Lubuklinggau terkait tuntutan massa.

Redaksi Aswinnews.com