Barak Militer Untuk Canaker BYD: Siapa Bayar, Siapa Untung, Efektifkah?

Penulis Yoseph / Editor Rahmat kartolo // Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate

Purwakarta, Aswinnews.com Komunitas Madani Purwakarta (KMP) melalui ketuanya, Ir. Zaenal Abidin, MP., melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengirim 4.500 lulusan SMK calon pekerja BYD Subang ke barak militer selama 14 hari.

Program ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar di kalangan publik:

• Siapa yang membiayai program ini?

• Apa dampak nyata dari pelatihan tersebut?
• Efektifkah metode barak militer untuk membentuk karakter kerja?

Hitungan Kasar: Rp8,3 Miliar untuk 14 Hari

Berdasarkan simulasi anggaran rasional yang disusun KMP, pelatihan dua minggu di barak militer ini berpotensi menelan biaya hingga ±Rp8,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen Estimasi Biaya

Konsumsi (3 kali makan + snack) Rp3,15 miliar
Akomodasi & fasilitas barak Rp630 juta
Seragam & perlengkapan pelatihan Rp2,25 miliar
Transportasi (PP ke lokasi barak) Rp675 juta
Instruktur & operasional pelatihan Rp800 juta
Cadangan/biaya tak terduga (10%) ±Rp751 juta
Total Estimasi Anggaran ±Rp8,3 miliar

Namun hingga kini, tidak ada penjelasan resmi dari Pemprov Jabar mengenai sumber dana yang digunakan — apakah berasal dari APBD, APBN, dana CSR, atau sharing cost dengan BYD?

Apa Tujuan Program Ini?

Pemerintah menyebut program ini bertujuan membentuk karakter, kedisiplinan, dan etos kerja calon tenaga kerja industri. Namun, menurut KMP, klaim tersebut tidak didukung pendekatan yang cukup kuat secara psikologis maupun edukatif.

Catatan kritis:
Penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter membutuhkan proses panjang dan konsisten, bukan sekadar pelatihan singkat selama dua minggu. Tanpa pendampingan berkelanjutan setelah pelatihan, dampak positif program ini kemungkinan besar hanya bersifat sementara dan simbolis.

• Evaluasi: Di Mana Instrumennya?
• Komunitas Madani mempertanyakan:
• Siapa pihak yang melakukan evaluasi hasil pelatihan?
• Apa indikator keberhasilannya?
• Apakah akan ada laporan terbuka yang bisa diakses publik?

Tanpa sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel, program ini berisiko menjadi pemborosan anggaran publik tanpa dampak yang terukur.

Alternatif Lebih Relevan: Vokasi dan Soft Skills

KMP menilai, anggaran sebesar itu seharusnya dialokasikan ke pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri, seperti:

• Pelatihan teknis berbasis industri (vokasi)
• Penguasaan bahasa asing
• Sertifikasi keahlian
• Pendampingan karier berkelanjutan

“Industri modern seperti BYD tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang disiplin, tapi juga yang terampil, adaptif, dan siap bersaing secara global,” tegas Ir. Zaenal.

Desakan untuk Transparansi

Komunitas Madani Purwakarta mendesak agar:

1. DPRD Jawa Barat segera memanggil Gubernur dan Disnakertrans untuk menjelaskan sumber anggaran dan tujuan program secara terbuka.
2. Dilakukan audit independen terhadap seluruh proses dan pengelolaan dana program.
3. Pemerintah mulai menggeser fokus dari seremoni ke pembangunan SDM yang strategis dan berkelanjutan. Pertanyaan Terakhir untuk Pemerintah: Apakah ini benar-benar investasi karakter jangka panjang, atau justru sekadar pengeluaran seremonial yang mahal dan minim hasil?

Redaksi aswinnews.com