Kerja Rodi Berkedok Outsourcing, DPRD Purwakarta Diminta Bertindak

Aswinnews.com | Purwakarta

Purwakarta, 16 September 2025 – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) menyoroti praktik upah murah dalam sistem kerja outsourcing yang marak terjadi di Purwakarta. Hasil rapat kerja DPRD bersama instansi terkait pada 3 September 2025 lalu disebut telah membuka fakta pelanggaran hukum ketenagakerjaan, namun hingga kini dinilai belum ada tindak lanjut yang jelas.

Ketua KMP, Kang ZA, menegaskan bahwa buruh outsourcing di Purwakarta hanya menerima upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat, padahal sesuai aturan mereka seharusnya menerima upah minimum kabupaten (UMK) Purwakarta yang nilainya lebih tinggi.

“Apa yang dialami buruh outsourcing di Purwakarta hari ini adalah kerja rodi gaya modern. Mereka dipaksa bekerja keras, tetapi hak UMK-nya dirampas,” ujarnya.

Tudingan untuk DPRD

Menurut KMP, kondisi ini terjadi di depan mata DPRD Purwakarta yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan. Namun, lembaga legislatif tersebut dianggap hanya menjadi penonton setelah rapat kerja tanpa memberikan solusi konkret.

“Rapat kerja sudah membongkar fakta sistem upah murah, lalu apa tindak lanjutnya? Jika DPRD diam, berarti DPRD ikut melanggengkan perampasan hak buruh,” tambah Kang ZA.

Aturan Hukum yang Mengikat

KMP juga menegaskan bahwa dasar hukum terkait persoalan ini sudah sangat jelas, di antaranya:

Pasal 88E UU 13/2003 jo. UU Cipta Kerja: pengusaha dilarang membayar di bawah upah minimum.

Pasal 66 UU Ketenagakerjaan: perusahaan outsourcing tetap bertanggung jawab atas pembayaran upah.

Pasal 185 UU 13/2003: pelanggaran upah minimum dapat dipidana 1–4 tahun dan/atau denda Rp100–400 juta.

Dengan aturan tersebut, menurut KMP, perusahaan pengguna buruh outsourcing berpotensi dijerat pidana, sementara DPRD tidak bisa beralasan untuk berdiam diri.

Tuntutan KMP

Dalam pernyataannya, KMP menyampaikan tiga tuntutan:

1. DPRD Purwakarta segera membentuk tim khusus pengawasan ketenagakerjaan.
2. Disnaker Purwakarta dan Jawa Barat menindak perusahaan yang membayar di bawah UMK.
3. Publik diberikan akses keterbukaan hasil rapat kerja DPRD agar tidak berhenti sebagai formalitas.

Ultimatum

KMP menegaskan, jika pemerintah dan DPRD tetap diam, pihaknya bersama masyarakat akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan.

“Kami menuntut DPRD segera membentuk tim pengawasan khusus, dan Disnaker turun tangan menindak perusahaan nakal. Kalau pemerintah dan DPRD terus berdiam diri, KMP bersama rakyat siap turun ke jalan,” tegas Kang ZA.

Hotline Aduan KMP
Jl. Sulukuning No. 112, Purwakarta
Telp: 081990584548

Penulis: Kang Yos
Editor: Abahroy – Redaksi Aswinnews.com