Mahasiswa FMN Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi dan Tanggapi Tuntutan Rakyat

🖋️ Penulis: Juniadi Aripin (Wartawan Jambi)
✍️ Editor: Kenzo
Redaksi AswinNews.com – Tajam, Akurat, Berimbang, dan Ter-Update

JAKARTA – ASWINNEWS.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) kembali menggelar aksi di Jakarta, Senin (8/9/2025), dengan membawa seruan keras kepada pemerintah agar menghentikan kriminalisasi dan pemidanaan terhadap aktivis serta demonstran.

Dalam pernyataannya, FMN menuding pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan elit politik kian bersikap represif. Mereka menyoroti praktik intimidasi, penggeledahan, hingga penangkapan terhadap massa aksi yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi.

“Kami menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap gerakan rakyat. Aparat tidak boleh menjadi alat untuk membungkam suara rakyat,” tegas salah satu orator aksi.

FMN juga menyinggung 17+8 tuntutan yang telah diajukan kepada pemerintah namun belum mendapat jawaban resmi. Mereka mendesak negara segera bertanggung jawab atas korban jiwa dan luka-luka yang terjadi akibat tindakan represif aparat dalam beberapa aksi sebelumnya.

Enam Tuntutan Utama Mahasiswa:

1. Hentikan kriminalisasi, intimidasi, dan penangkapan terhadap aktivis serta demonstran.
2. Bebaskan seluruh aktivis dan massa aksi yang ditangkap tanpa syarat.
3. Hentikan penggunaan TNI/Polri dalam penanganan aksi rakyat.
4. Negara wajib bertanggung jawab atas korban jiwa dan luka akibat aksi represif.
5. Hentikan politik pecah belah dan upaya pembungkaman terhadap gerakan rakyat.
6. Kembalikan kedaulatan rakyat, tegakkan demokrasi sejati, dan tolak praktik otoriter Orde Baru.

Aksi yang digelar di beberapa titik strategis Jakarta ini berlangsung kondusif meski dijaga ketat aparat kepolisian. Mahasiswa menyerukan solidaritas nasional agar seluruh elemen rakyat, termasuk buruh, petani, dan pelajar, bersatu memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi yang sejati.

---

Catatan Redaksi:

Gerakan mahasiswa selalu menjadi barometer demokrasi di Indonesia. Aksi seperti ini mencerminkan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengarah pada otoritarianisme. Namun, di sisi lain, pemerintah menilai pengamanan aksi penting untuk menjaga ketertiban umum. Redaksi mengimbau masyarakat untuk mengutamakan dialog dan jalur konstitusional agar perbedaan pendapat tidak memicu kekerasan.