🖋️ Penulis: Harry/Tim
✍️ Editor: Kenzo | AswinNews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
Bengkalis, AswinNews.com – Bupati Bengkalis, Kasmarni, kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan program-program unggulan meski dihadapkan pada kondisi efisiensi anggaran. Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029, di ruang Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (23/6/2025).
Kasmarni menekankan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh pembangunan yang adil dan merata.
“Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan yang adil dan merata,” tegas Kasmarni.
Program Dana Bermasa: Antara Harapan dan Kekecewaan
Salah satu janji politik Kasmarni yang paling menonjol adalah Program Dana Bermasa (Bermarwah, Maju, dan Sejahtera) dengan konsep “satu desa satu miliar”. Program ini sejak awal digadang-gadang sebagai motor pembangunan desa, dengan sasaran:
- penyediaan wifi gratis,
- pelatihan keterampilan,
- bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu,
- kegiatan sosial-keagamaan,
- pembangunan infrastruktur (rehab rumah, jalan, box culvert),
- pengembangan pariwisata, hingga
- sarana olahraga.
“Lewat stimulus anggaran ini, diharapkan desa bisa maju dan memberi dampak nyata,” kata Kasmarni dalam salah satu sosialisasi program tersebut.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan kontras. Banyak desa mengaku tidak merasakan dampak berarti. Bahkan sejumlah kegiatan masyarakat terbengkalai, seperti peringatan HUT RI ke-80 yang batal digelar, hingga MTQ tingkat desa yang tak kunjung terlaksana.
Suara Desa: “Janji Tinggal Janji”
Seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.
“Dah parah banget kita semua. Ada anggaran hanya untuk menyerapkan dalam bahasa anggaran aja, nyatanya tak ada apa-apanya. Ini ujian buat kita semua,” ujarnya dengan nada kecewa.
Investigasi lapangan AswinNews pada Rabu (27/8/2025) menemukan adanya ketimpangan antara retorika politik dan realitas. Dana Bermasa yang di atas kertas bernilai besar, dalam praktiknya dirasakan sebagian desa hanya sebatas formalitas.
Alih-alih merasakan percepatan pembangunan, masyarakat menilai desa-desa justru stagnan pada periode kedua kepemimpinan Kasmarni.
“Kami tidak butuh lagi janji, kami butuh bukti nyata. Desa-desa jangan terus dibiarkan jadi korban retorika politik,” kata seorang kepala desa lainnya.
Masa Depan Kepercayaan Publik
Kekecewaan publik terhadap lambannya realisasi program unggulan kian nyata. Jika kondisi ini terus berlanjut, kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan Kasmarni berpotensi terkikis lebih cepat dari yang diperkirakan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan realisasi program Dana Bermasa.
Catatan Redaksi
AswinNews mencatat, kritik publik terhadap Program Dana Bermasa mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran desa. Janji politik tidak hanya berfungsi sebagai alat kampanye, tetapi juga kontrak sosial yang harus diwujudkan. Kami membuka ruang bagi pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi demi keseimbangan informasi publik.
