Kenaikan Pajak 250% di Pati: Rakyat Dipalak Secara Legal?

Oleh: Abahroy
Ketua DPC Aswin Kota Cirebon

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan pajak daerah hingga 250% menuai gelombang keresahan. Banyak warga, terutama pelaku usaha kecil, pemilik warung, dan masyarakat berpenghasilan rendah, merasa tertampar oleh keputusan yang begitu drastis dan tidak berperikemanusiaan.

Dalih bahwa pajak ini tidak dinaikkan sejak 2014 justru memperlihatkan bahwa selama itu pemerintah menyadari beban rakyat. Maka, tiba-tiba melompat ke angka 250% hari ini sama saja dengan mengabaikan prinsip keadilan dan akal sehat. Bila dulu tidak dinaikkan karena rakyat sedang sulit, kenapa sekarang — saat rakyat juga masih sulit — justru dijadikan sasaran tembak?

Kita semua sadar bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan. Namun, pajak harus ditarik dengan prinsip keadilan dan kemampuan bayar. Bukan dengan pendekatan pemaksaan. Ketika rakyat membayar pajak karena takut, bukan karena percaya, maka negara sedang menuju krisis legitimasi.

Kenaikan 250% dalam satu waktu, tanpa transisi, tanpa uji publik, tanpa pemetaan dampak, adalah bentuk kekerasan kebijakan yang terstruktur. Dalam istilah yang lebih tajam, ini adalah bentuk “premanisme legal” — ketika negara memakai kekuasaan hukum untuk memalak rakyatnya sendiri.

Jika pendapatan daerah ingin ditingkatkan, seharusnya bukan rakyat kecil yang pertama kali diincar. Ada banyak potensi kebocoran yang bisa ditutup. Ada banyak korporasi besar yang bisa ditertibkan. Tapi justru rakyat kecil yang selalu paling mudah disentuh, paling gampang ditekan.

Sebagai pemerhati sosial, penulis paham masalah kewajiban kewajiban warga Pati tersebut .

Tapi kami menolak ketidak adilan sebab negara yang adil tidak menyelamatkan kas daerah dengan cara menenggelamkan harapan rakyatnya.

Kepada Bupati Pati dan jajaran DPRD, dengarkan suara rakyat sebelum semuanya menjadi terlambat. Jangan bangga menaikkan pendapatan jika itu hasil dari pemaksaan. Lebih baik mengelola dengan cinta, daripada memerintah dengan tekanan.

Kami tidak minta dibebaskan dari pajak. Kami hanya minta diperlakukan sebagai manusia.

Cirebon,8 Agustus 2025

---

Penulis
Abahroy editor Aswinnews.com, tinggal di Cirebon, dan aktif menyuarakan isu-isu sosial dan keadilan publik.